PURWOKERTO – Sekitar 100 pedagang Pasar Wage Purwokerto menggelar orasi di kawasan pasar, Jumat (19/06/2026). Mereka menuntut pemerintah mengizinkan mereka kembali berjualan di Jalan Vihara, lokasi lama sebelum direlokasi ke dalam pasar.
Aksi ini memicu reaksi keras dari paguyuban pedagang lain dan warga setempat yang menilai relokasi justru membawa dampak positif bagi ketertiban dan kebersihan.
Pedagang: Kami Hanya Minta Keadilan
Sapan, perwakilan pedagang yang berorasi, mengatakan bahwa sejak direlokasi tiga bulan lalu, omzet mereka terus menurun.
“Saya dari perwakilan pedagang Pasar Wage, kami ingin kembali ke Jalan Vihara. Kami sudah ikuti aturan paguyuban, tapi tidak ada solusi. Modal kami semakin habis,” ujar Sapan di tengah aksi.
Ia menegaskan para pedagang tetap patuh hukum dan hanya meminta keadilan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas.
“Kami tahu Indonesia negara hukum, kami patuh. Tapi pemerintah harus cari solusi terbaik,” tambahnya.
Paguyuban: Jangan Egois, Kami Sudah 25 Tahun di Dalam Pasar
Ketua Blok D Pasar Wage sekaligus perwakilan Paguyuban Pedagang Pasar Warga (PGW), Wahyu Susanto, menyayangkan aksi tersebut. Menurutnya, penataan pedagang ke dalam pasar sudah melalui diskusi dan mengakomodir semua pihak.
“Mereka sudah diberi tempat yang representatif. Kami di dalam pasar sudah 25 tahun berjualan. Mungkin mereka baru tiga bulan merasakan sepi, tapi itu bukan alasan untuk kembali ke luar,” tegas Wahyu.
Ia justru mengajak semua pihak berpikir solutif, misalnya dengan melibatkan pegiat media sosial dan mengajak SKPD berbelanja di Pasar Wage.
“Jangan hanya karena sepi lalu ingin keluar lagi. Ada dampak lingkungan dan lalu lintas yang harus dipikirkan,” imbuhnya.
Warga: Kami Merasa Diuntungkan dengan Penataan
Sawino, Ketua RT 02 RW 09 Kelurahan Purwokerto Wetan, menyatakan warga sepakat menolak kembalinya pedagang ke Jalan Vihara.
“Kami lebih sepakat dengan kondisi sekarang. Jalan sudah bagus, bersih, lalu lintas nyaman. Dulu sebelum ditata, sampah menumpuk, bahkan ada limbah manusia di gang-gang,” keluhnya.
Ia menambahkan, sampah pedagang bukan berasal dari warga, sehingga pengelolaan sampah menjadi beban lingkungan setempat.
“Kalau musim hujan, sampah dan kotoran itu jadi pemicu penyakit. Kami jelas menolak jika mereka kembali,” tegas Sawino.
Hal senada disampaikan Bangkit, pemuda setempat. Ia menyebut warga rutin kerja bakti dan membayar iuran sampah, tetapi tumpukan sampah dari pedagang luar mengganggu kenyamanan.
“Kami yang kena dampak negatifnya,” ujarnya.
YLBHI MI Siap Fasilitasi Audiensi dengan Pemkab
Nanang Kunto Adi SH, Ketua YLBHI MI yang mendampingi para pedagang, mengatakan pihaknya akan segera meminta audiensi dengan Bupati Banyumas.
“Kami dengar keluhan ini dan akan teruskan secara tertulis. Nanti bersama Disperindag, Dishub, dan Satpol PP kami minta audiensi. Penyampaian aspirasi ini dilindungi undang-undang, pedagang tidak perlu takut,” pungkas Nanang.
Penulis : Angga Saputra
