JAKARTA – Di tengah krisis global dan ketidakpastian geopolitik, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, akan memimpin peluncuran buku pemikiran Soemitro Djojohadikusumo serta Simposium Nasional bertajuk “Urgensi Undang-Undang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. CEO Nusantara Centre, Prof. Yudhie Haryono, menegaskan bahwa momentum ini menjadi titik balik kebangkitan Ekonomi Politik Pancasila sebagai fondasi pembangunan nasional.
“Indonesia saat ini tengah menghadapi ujian berat di abad ke-21. Krisis finansial global 2008, pandemi COVID-19, hingga konflik geopolitik yang memanas telah mengguncang sendi-sendi perekonomian dunia. Di tengah situasi ini, Indonesia dinilai membutuhkan arah dan paradigma baru untuk menata ulang fondasi pembangunan nasional sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945,” kata Yudhie.di sela-sela persiapan acara, Senin (3/8/2026).
Kesadaran itulah yang melatarbelakangi penyelenggaraan Peluncuran Buku Pemikiran Soemitro dan Simposium Nasional “Urgensi Undang-Undang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam Menata Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045”.
Dipimpin Langsung Kepala KSP
Acara yang digelar pada Selasa (4/8/2026) pukul 13.00 WIB di Auditorium Yusuf Ronodipuro, RRI Jakarta ini akan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.
Kehadiran Kepala KSP menjadi penanda penting bahwa pembahasan mengenai perekonomian nasional tidak lagi dipahami semata sebagai diskursus akademik. Lebih dari itu, ini adalah bagian dari ikhtiar strategis untuk memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memperkokoh kedaulatan Indonesia di tengah krisis multidimensi dan ketidakpastian global.
Prof. Yudhie Haryono, selaku CEO Nusantara Centre sekaligus penggagas kegiatan ini, menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak boleh kehilangan ruh Pancasila. Menurutnya, ekonomi bukan sekadar urusan pertumbuhan angka, melainkan instrumen untuk memuliakan manusia Indonesia.
“Ekonomi Politik Pancasila adalah jalan keselamatan bangsa. Kita tidak bisa terus menerus mengadopsi model ekonomi asing yang tidak sesuai dengan kepribadian dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Negara harus hadir sebagai pengarah pembangunan, menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan,” ujar Prof. Yudhie Haryono saat ditemui
Ia menambahkan bahwa peluncuran buku pemikiran Soemitro Djojohadikusumo ini menjadi momen penting untuk mengingatkan generasi muda bahwa cita-cita kemerdekaan ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan bangsa.
“Kami mengangkat kembali pemikiran Soemitro karena beliau adalah ekonom yang sepanjang hidupnya meyakini bahwa pembangunan ekonomi harus menjadi instrumen mewujudkan keadilan dan kedaulatan nasional. Baginya, ekonomi bukan sekadar persoalan angka-angka statistik, melainkan sarana membangun martabat, kemandirian, produktivitas, dan keadilan sosial,” lanjutnya.
Simposium Hadirkan Berbagai Elemen Bangsa
Simposium nasional yang menyertai peluncuran buku tersebut akan mempertemukan para akademisi, ekonom, tokoh nasional, birokrat, pelaku usaha, aktivis, dan generasi muda. Mereka akan membahas urgensi hadirnya Undang-Undang Perekonomian Nasional sebagai payung hukum yang mampu mengintegrasikan arah pembangunan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
Prof. Yudhie Haryono berharap forum ini tidak berhenti sebagai seremoni intelektual, melainkan menjadi titik tolak lahirnya gagasan, kebijakan, serta kolaborasi nasional untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.
“Ini adalah ikhtiar bersama. Kami ingin melahirkan ruang dialog yang produktif antara negara, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan generasi muda dalam merumuskan langkah-langkah konkret menuju sistem perekonomian nasional yang lebih berdaulat, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Ekonomi Politik Pancasila sebagai Fondasi Indonesia Emas 2045
Di tengah krisis suplesi dan persaingan global yang semakin kompleks, kekuatan sebuah bangsa tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya alam, melainkan oleh kemampuannya menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, industri, pembiayaan, dan pasar domestik. Karena itu, Indonesia memerlukan sistem ekonomi yang mampu mengubah kekayaan alam menjadi nilai tambah, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta memperkuat daya saing nasional.
Semangat ini sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa yang menempatkan perekonomian sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial, bukan semata-mata akumulasi keuntungan. Pembangunan ekonomi yang berkeadilan menjadi syarat bagi terwujudnya persatuan nasional, stabilitas politik, dan ketahanan negara dalam menghadapi berbagai tantangan abad ke-21.
Bagi Nusantara Centre, pembangunan ekonomi bukan sekadar agenda pertumbuhan, melainkan ikhtiar memuliakan manusia Indonesia. Ketika ekonomi diletakkan di atas nilai-nilai Pancasila, pembangunan tidak hanya menghasilkan kemakmuran, tetapi juga memperkuat persatuan, memperluas keadilan, dan menjaga kedaulatan bangsa.
Penyelenggara dan Dukungan
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Nusantara Centre bekerja sama dengan Banrehi dan Universitas Nusantara, serta didukung oleh Ethos Group Indonesia, PT Hamasa, dan PT Sandi Jasa Estika.
Dengan semangat kebangkitan Ekonomi Politik Pancasila, peluncuran buku dan simposium nasional ini diharapkan menjadi salah satu penanda penting fondasi menuju Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan bermartabat.
Penulis : Angga Saputra
