PURWOKERTO — Workshop interaktif bertajuk “Pengumpulan Data Partisipatif Komunitas (Help Desk) Berbasis Platform Digital Demokrasi Warga” digelar pada Rabu (23/9/2026) di Aula Joglo LPPSLH, Jalan Kenanga 48, Sumampir, Purwokerto Utara, Banyumas.
Kegiatan tersebut menjadi ruang interaktif bagi berbagai elemen masyarakat untuk mendorong proses pengumpulan data secara partisipatif berbasis komunitas dengan memanfaatkan platform digital sebagai sarana pendukung.
Workshop diikuti peserta dari beragam unsur masyarakat, di antaranya komunitas Peduli HIV, masyarakat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kerukunan umat beragama, komunitas disabilitas, pegiat perajin gula kelapa, aktivis gender dan perempuan, pegiat sosial masyarakat, organisasi kemasyarakatan, jurnalis dan media, akademisi, komunitas masyarakat peduli hutan, serta komunitas kesenian dan pariwisata.
Keterlibatan berbagai kelompok tersebut mencerminkan upaya mempertemukan beragam perspektif dan pengalaman masyarakat dalam proses pengumpulan serta pemanfaatan data berbasis komunitas. Melalui kegiatan ini, partisipasi masyarakat diharapkan menjadi bagian penting dalam membangun data yang lebih dekat dengan kondisi dan kebutuhan di tingkat komunitas.
Pakar Politik : Data Harus Menyebar dan Direspons Pemerintah
Pakar Politik Universitas Jenderal Soedirman, Dr. Indaru Setyo Nurprojo, menekankan pentingnya proses pengumpulan data yang terlaksana dengan baik sebelum sampai ke komunitas. Menurutnya, data yang dihasilkan perlu dipastikan akurat, tidak bias, serta disampaikan secara benar. Hal ini menyangkut kemampuan pelaporan dan kapasitas lembaga pengelola data.
“Yang penting adalah memastikan bahwa data itu bukan hanya dari satu atau dua kecamatan, tapi menyebar ke berbagai wilayah di Banyumas, berbagai latar etnis, berbagai persoalan, berbagai identitas. Semuanya bisa tercakup, baik yang menyebar di ujung barat dan timur, utara sampai selatan,” ujarnya.
Indaru juga berharap hasil pendampingan dari berbagai pihak dapat dirangkum dan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk mendapat respons yang baik. Menurutnya, pengumpulan data menjadi tidak bermakna apabila tidak ada respons dari pemerintah. Ia menekankan perlunya pengemasan yang tepat, termasuk adanya masukan yang jelas dan kesepakatan atau MoU.
Meski demikian, Indaru mengaku masih optimistis platform ini dapat menjadi kanal yang menginspirasi masyarakat. Ia menilai kultur masyarakat Banyumas sudah cukup maju secara teknologi, terbuka, dan tidak memiliki banyak desa tertinggal. Pemerintahnya pun dinilai positif dan responsif, serta didukung keberadaan lembaga-lembaga yang bergerak di lapangan.
“Cara, gaya, dan polanya tentu berbeda dengan mereka yang birokratis atau partisan. Ini akan lebih kreatif ketika melibatkan anak-anak muda dengan cara dan energi mereka. Itu akan lebih menarik,” katanya.
LPPSLH: 67 Aduan Masuk, Partisipasi Publik Masih Rendah
Direktur LPPSLH, Dr. Barid Hardiyanto, menjelaskan bahwa workshop digital tersebut merupakan bagian dari upaya lembaganya memperbarui progres platform kawalaspirasi.id. Platform ini sebelumnya telah diluncurkan, dan pada kesempatan itu pihaknya menyampaikan update aduan yang masuk selama satu bulan.
“Kebanyakan aduan masih sifatnya yang diadukan oleh para relawan kami. Sedangkan partisipasi dari masyarakat baru sekitar satu hingga lima aduan,” ungkapnya.
Meski demikian, secara keseluruhan terdapat sekitar 67 aduan yang masuk. Menurut Barid, jumlah itu mengindikasikan bahwa di Banyumas terdapat banyak persoalan yang selama ini tidak diadukan, tidak dimengerti, atau tidak dipahami masyarakat dan pemerintah.
Data yang masuk, lanjutnya, diolah menggunakan kecerdasan buatan (AI) menjadi policy brief, kemudian diverifikasi oleh para ahli. Hasil verifikasi tersebut akan disampaikan kepada eksekutif dan legislatif untuk dibahas, sehingga muncul rekomendasi yang bersifat sektoral maupun umum.
“Dalam konteks policy brief yang dibuat, terlihat darurat persoalan yang dihadapi masyarakat dan perlu diselesaikan pemerintah,” jelasnya.
Barid menyatakan pihaknya akan terus mensosialisasikan platform ini dan meminta jaringan masyarakat sipil turut serta. Menariknya, kawalaspirasi.id juga dimanfaatkan oleh jaringan perlindungan sosial di tingkat nasional untuk menampung aduan persoalan sosial.
“Saya kira ini salah satu hal yang kami senangi, karena bisa dimanfaatkan secara nasional. Meskipun niat awal kami untuk kawal Banyumas, platform ini bisa digunakan di level nasional,” tuturnya.
Ia menekankan kata kunci dari platform ini adalah partisipasi. Semakin banyak masyarakat yang melaporkan persoalan, semakin terlihat peta permasalahan yang ada dan bagaimana cara menyelesaikannya. Peta persoalan tersebut kemudian dituangkan dalam policy brief yang diverifikasi ahli, sehingga dapat dibaca pemerintah secara lebih baik dan jernih.
Pewarta: Yoga Cokro
Editor : Angga Saputra
