NASIONAL, indiebanyumas.com– Komisi IV DPR RI meminta agar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman jangan gampang percaya atau dibohongi soal data pangan, terutama data produksi beras.
Menurut Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, banyak persoalan pangan yang terjadi saat ini sehingga dalam upaya mengumpulkan data-data, Mentan pun harus memperoleh yang akurat atau sesuai dengan kondisi di lapangan.
Waktu itu, disebut-sebut permintaan beras dari tiga negara cukup besar. China misalnya diklaim mengajukan permintaan impor beras sebesar 2,4 juta ton per tahun, Brunei Darussalam 100.000 ton per tahun, dan Arab Saudi 1.500 ton per tahun.
Bahkan, Kementan juga sempat mencatatkan Indonesia akan surplus beras sebesar 7 juta ton. Sayangnya, klaim ini tak sesuai karena Indonesia justru mengimpor beras dari sejumlah negara mitra sejak dua tahun belakangan ini.
“Jadi waktu 2022 di bidang ekspor beras ke China itu kan lucu, ada juga yang ngomong surplus 7 juta ton, jadi pak Menteri jangan lagi mau dibohongi lagi soal data pak menteri,” ujar Sudin saat rapat kerja (raker), Rabu (13/3/2024) dikutip okezone.
“Kalau ngomong tuh gampang ya kan, ‘wah sekian juta ton, surplus’ kalau kita bedah ke belakang inikan masih banyak masalah iya kan, sekali lagi pak Menteri jangan gampang dibohongin masalah data,” paparnya.
Dia menilai, perkiraan produksi beras di Tanah Air harus berdasarkan pada perhitungan yang menyeluruh. Termasuk melihat luas areal tanam dan masalah gagal panen akibat banjir dan masalah iklim lainnya.
“Makanya, tadi saya tanyakan ke pak Menteri pola kerja BPS seperti apa sih? Dalam merumuskan akan mendapatkan produksi sekian puluh juta ton, apakah yang disalurkan, apakah luas area tanam, apakah sudah dihitung masalah gagal panen banjir dan lain-lain. Ini kita hitung dulu secara detail, makanya saya tanyakan berapa biaya produksi padi per kilo, begitu juga dengan jagung,” tukas dia.
Angga Saputra
