Trisnatun Abuyafi Ranaatmaja
Di Banyumas, kebudayaan jarang lahir dari ruang-ruang megah yang dibangun dengan rencana matang. Ia justru tumbuh subur dari obrolan di sudut warung kopi, dari suara gemetar anak muda yang membacakan puisi, atau dari percakapan sederhana dalam kelompok diskusi—tempat di mana semangat literasi terus dinyalakan di tengah desa dan lingkungan. Kebudayaan Banyumas hidup dan bernapas dari kesederhanaan, dibiarkan tumbuh apa adanya, tanpa harus selalu diukur atau dihitung nilainya.
Karena itulah, kegelisahan yang disampaikan Riswo Mulyadi mewakili suara banyak pihak dan layak kita baca lebih dalam, bukan sekadar sebagai keluhan seorang pegiat sastra. Kalimat sederhananya yang menyentuh hati itu sesungguhnya adalah peringatan resmi dari dunia budaya Banyumas: “Masih adakah ruang yang boleh tetap menjadi ruang budaya—tanpa harus terus-menerus diminta membuktikan manfaat ekonominya?”
Pertanyaan itu tidak lahir dari ruang seminar atau diskusi resmi, melainkan dari kenyataan sehari-hari yang mulai terasa asing dan menyesakkan. Saat ini, hampir segala sesuatu dipaksa tunduk pada satu aturan utama: logika manfaat ekonomi. Ruang-ruang budaya pun perlahan berubah menjadi etalase produktivitas. Segala sesuatu harus menghasilkan, harus ramai dikunjungi, harus punya nilai jual, dan harus bisa dilaporkan dalam angka. Jika tidak, ia dianggap gagal atau tidak berguna.
Kegelisahan itu berubah menjadi gerakan kesadaran publik ketika muncul wacana rencana pendirian gedung Koperasi Desa MerahPutih (KDMP) di kawasan lahan yang bersebelahan langsung dengan Gedung Kesenian Soetedja, Purwokerto. Gedung Soetedja selama puluhan tahun telah menjadi simpul utama ekspresi kebudayaan Banyumas, tempat di mana karya, gagasan, dan manusia bertemu secara bebas, terbuka, dan merdeka.
Merespons rencana pembangunan ini, para pegiat budaya, seniman, dan budayawan Banyumas secara tegas menyampaikan sikap dan keberatan mereka melalui berbagai saluran: pernyataan sikap tertulis, diskusi publik, hingga petisi warga. Inti dari keberatan tersebut bukanlah penolakan terhadap keberadaan koperasi atau kemajuan ekonomi desa. Secara prinsip, penguatan ekonomi masyarakat adalah hal yang sangat positif dan perlu didukung. Namun, kekhawatiran mendasar muncul terkait lokasi dan dampak ekologis ruang yang akan dibangun.
Mereka mengingatkan bahwa pendirian gedung KDMP di titik tersebut berpotensi menggeser, mengganggu kenyamanan, bahkan mematikan ekosistem budaya yang telah terbangun dan berakar kuat di kawasan Gedung Soetedja. Ada kekhawatiran nyata bahwa ruang budaya yang bernilai sejarah dan sosial ini perlahan akan terdesak dan dianggap sekadar “lahan kosong” yang bisa diisi apa saja, asalkan dianggap produktif secara ekonomi dan administratif. Pertanyaannya sederhana: apakah pembangunan ekonomi harus selalu mengorbankan ruang kehidupan budaya yang sudah ada?
Padahal, ruang budaya tidak selalu bekerja dengan cara yang sama seperti lembaga ekonomi atau proyek usaha dagang. Ruang budaya sering kali bekerja secara sunyi.
Ia hidup dari percakapan panjang yang tidak butuh proposal kegiatan. Dari puisi yang dibacakan tanpa imbalan uang. Dari diskusi yang berlangsung hingga larut malam tanpa daftar hadir atau laporan pertanggungjawaban. Ia tumbuh dari orang-orang yang bertahan merawat nalar dan kepekaan, di tengah masyarakat yang makin sibuk menghitung untung dan rugi.
Sebagai sesama pemerhati budaya yang sering berkolaborasi dalam berbagai acara sastra dan budaya di wilayah Banyumas Barat, saya sepenuhnya mendukung keprihatinan yang disampaikan Riswo Mulyadi dan sejumlah besar pegiat budaya lainnya. Di wilayah Banyumas Barat, kita memiliki bukti nyata bagaimana kebudayaan tumbuh, bertahan, dan memberi manfaat besar bagi masyarakat tanpa harus selalu bergantung pada proyek besar atau dana hibah.
Ada Jaspinka (Jaringan Sastra PinggirKali) yang dikomandani oleh Edi Pranata PNP di Desa Cihonje, yang terus bergerak merawat sastra dari pinggiran dengan semangat yang tak pernah padam. Ada pula Komunitas Orang Pinggiran (KOPI) yang berpusat di Kracak di bawah asuhan Wanto Tirta, yang konsisten menjaga ruang ekspresi dan kebebasan berpendapat bagi masyarakat. Tidak ketinggalan, ada kelompok studi sastra “Sastra Pinggiran”, yang cukup produktif melahirkan berbagai kegiatan nirlaba demi kemajuan sastra dan budaya Banyumasan. Yang sangat membanggakan, kelompok-kelompok ini juga secara intens berinteraksi, berdiskusi, dan mendapat bimbingan langsung dengan budayawan besar kita, Ahmad Tohari. Interaksi ini menjadikan gerakan budaya di wilayah barat semakin kokoh, berakar kuat, dan relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Riswo Mulyadi sesungguhnya sangat memahami pola pertumbuhan budaya semacam ini karena ia hidup dan bergerak di dalamnya. Ia bukan pengamat yang hanya datang sesekali lalu pergi membawa teori. Ia adalah bagian dari denyut nadi kebudayaan Banyumas itu sendiri. Ia pernah berkali-kali membaca puisi di panggung Gedung Soetedja, aktif merawat ruang diskusi dan literasi di lingkungannya, serta turut menggerakkan Literasi Blakdhen di Cihonje—sebuah gerakan kecil yang lahir sekitar tujuh tahun lalu dari diskusi sederhana di grup percakapan, yang saya inisiasi bersama rekan-rekan yang punya ikatan emosional-histori dengan wilayah Kecamatan Gumelar.
Kegiatan kelompok kelompok ini telah berkarya nyata di area Banyumas Barat secara mandiri dan cukup eksis. Hal yang paling menarik dari gerakan ini adalah: Literasi Blakdhen tidak lahir dari proyek besar, bukan dari dana hibah, dan tidak dikejar target indikator keberhasilan. Ia lahir semata-mata dari kegelisahan dan kebutuhan manusia untuk saling berpikir, berbagi, dan memahami dunia bersama. Dan justru di situlah letak nilainya yang paling berharga.
Namun, tantangan terbesar kita kini adalah pola pikir yang menganggap segala sesuatu yang tidak menghasilkan uang secara cepat, adalah hal yang tidak penting. Pola pikir ini bahkan merembes ke dalam kebijakan publik. Pemerintah dan pengelola kota sering kali terjebak dalam standar serupa: semua program harus tampak berhasil secara visual, harus terlihat ramai dalam statistik, dan harus berdampak langsung secara ekonomi. Kritik dianggap gangguan, dan pertanyaan dianggap penghambat pembangunan. Padahal, kritik yang membangun adalah bentuk partisipasi masyarakat yang paling jujur dan bertanggung jawab demi kebaikan bersama.
Kita bisa melihat gejala ini di banyak sisi kehidupan. Ambil contoh dunia pendidikan. Sekolah-sekolah kini sering kali dipenuhi proyek pencitraan kebijakan yang tampak megah di atas kertas, namun sering kali lupa mendengar realitas yang ada di bawah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya. Niat awalnya sangat mulia untuk mendukung gizi anak, namun di sejumlah daerah justru melahirkan ironi pahit: makanan dibuang begitu saja karena tidak sesuai selera atau kebiasaan lokal, anak-anak dipaksa mengikuti pola makan yang seragam tanpa pemahaman yang cukup, sementara kritik objektif sering kali disalahartikan sebagai ketidakmendukungan program negara.
Padahal, budaya makan bukan sekadar urusan mengisi perut agar kenyang. Ia berkaitan erat dengan kebiasaan, psikologi, lingkungan sosial, hingga penghormatan terhadap makanan itu sendiri dan orang yang menyediakannya. Ketika kebijakan hanya sibuk mengejar angka jumlah distribusi makanan, tetapi gagal membangun kesadaran dan pemahaman akan budaya makan yang benar, maka yang lahir bukanlah pendidikan gizi, melainkan sekadar ritual administratif. Makanan hadir sebagai pelengkap proyek, bukan sebagai nilai kehidupan.
Kita perlahan menjadi bangsa yang aneh: sangat sibuk memproduksi program dan kegiatan, tetapi malas mendengarkan kenyataan yang ada di depan mata.Dan pola pikir serupa ini perlahan tapi pasti merembes masuk ke dunia kebudayaan. Kini, hampir segala hal di dunia seni dan budaya ingin diukur manfaatnya secara instan, ingin dilihat hasilnya dalam waktu singkat. Padahal, kebudayaan itu sendiri bekerja seperti akar pohon: tumbuh dalam diam, bergerak lambat, sering kali tidak terlihat oleh mata, namun dialah yang menopang dan menjaga kehidupan pohon itu tetap berdiri tegak dan kokoh.
Di titik inilah, sikap keprihatinan para budayawan serta tulisan Riswo menjadi sangat penting dan relevan.Ia mengingatkan kita secara objektif bahwa pembangunan fisik dan ekonomi tidak boleh mengorbankan pembangunan jiwa dan identitas. Tidak semua ruang harus dijadikan mesin pencetak uang atau keuntungan ekonomi. Tidak semua kesunyian harus dipaksa menjadi konten yang ditayangkan. Tidak semua pertemuan antarmanusia harus diubah menjadi proposal kegiatan atau laporan kerja.
Sebab, ketika seluruh ruang dipaksa untuk selalu produktif dan menghasilkan, maka manusia perlahan kehilangan tempat untuk sekadar menjadi manusia. Kita akhirnya hidup hanya sebagai deretan angka dalam laporan: jumlah pengunjung, jumlah pelaku usaha, jumlah acara, jumlah penonton, dan jumlah halaman laporan. Namun, kita kehilangan kedalaman makna di balik semua itu.
Banyumas seharusnya belajar kembali dari watak budayanya sendiri yang sangat positif dan kuat. Budaya Ngapak lahir dari keberanian untuk menjadi diri sendiri: lugas, jujur, tidak berpura-pura, dan tidak terlalu tunduk pada aturan atau simbolisme yang mengekang. Maka, mempertahankan ruang budaya agar tetap merdeka, bebas dari tekanan komersialisasi berlebihan, sesungguhnya adalah bagian dari upaya menjaga identitas dan watak asli Banyumas itu sendiri agar tetap berharga di mata dunia.
Kita tidak menolak kehadiran koperasi atau kemajuan ekonomi. Kita hanya meminta keseimbangan dan kebijaksanaan tata ruang. Pembangunan ekonomi seharusnya hadir sebagai sahabat kebudayaan, bukan sebagai pengganti atau pengusirnya. Karena jika suatu saat nanti seluruh ruang di kota ini akhirnya tunduk sepenuhnya pada logika pasar dan proyek, mungkin gedung-gedung akan bertambah megah dan berkilauan. Namun, jiwa kebudayaan kita bisa saja diam-diam menghilang, pergi tanpa kita sadari.
Dan ketika itu terjadi, yang tersisa hanyalah keramaian kosong tanpa makna. Padahal, kebudayaan sejati dan kemanusiaan yang beradab sering kali tumbuh dan mekar justru dari ruang-ruang kecil yang dibiarkan tetap menjadi dirinya sendiri.
Ajibarang, 28 Mei 2026
