PURWOKERTO – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Banyumas Raya menduduki halaman Pendopo Si Panji Purwokerto, Jumat (1/5/2026). Aksi ini digelar dalam rangka peringatan Hari Buruh Nasional 2026 sekaligus menyambut Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada Sabtu (2/5/2026).
Massa mulai berkumpul di kawasan Alun-alun Purwokerto sekitar pukul 15.30 WIB. Setelah menyampaikan orasi, mereka menuntut Bupati dan DPRD Banyumas menemui mereka. Karena tak kunjung ada yang keluar, massa pun mendesak masuk ke halaman pendopo.
Kilas Balik: Aksi Hari Buruh di Banyumas
Koordinator aksi, Muhammad Zulhan Azmi, menyampaikan bahwa mahasiswa merasa marah dan resah terhadap berbagai permasalahan buruh dan pendidikan di Indonesia.
“Banyaknya PHK massal, sistem kerja outsourcing yang merugikan buruh, upah minim yang tidak sesuai kebutuhan adalah bentuk penghisapan nyata yang mencekik hidup buruh,” ujarnya ditemui usai aksi.
Di sisi lain, menurut Zulhan, dunia pendidikan juga terpinggirkan. Gaji guru honorer yang memprihatinkan, sarana prasarana sekolah yang tidak mendukung, serta meningkatnya angka anak tidak sekolah di Banyumas dinilainya sebagai bukti kegagalan pemerintah dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyat.
“Hal ini membuat kita marah, kecewa, resah, dan kami menyatakan tuntutan kami kepada pemerintah daerah,” tegasnya.
Tuntutan Aliansi Mahasiswa Banyumas
Tuntutan terkait Hari Buruh:
1. Pemkab Banyumas menyediakan mekanisme perlindungan PRT yang konkret, termasuk layanan pengaduan, pendampingan hukum, dan rumah aman.
2. Mencabut UU No. 6 Tahun 2023 tentang Omnibus Law Cipta Kerja.
3. Menghapus sistem kerja kontrak, outsourcing, dan kemitraan.
4. Mewujudkan upah minimum kabupaten (UMK) yang layak di Kabupaten Banyumas.
5. Menghentikan represi terhadap gerakan buruh dan rakyat Indonesia.
6. Melakukan audit menyeluruh terhadap penguasaan dan pemanfaatan tanah di wilayah Banyumas serta membuka data tersebut kepada publik.
Tuntutan terkait Hari Pendidikan Nasional:
1. Memberikan upah layak untuk guru honorer di seluruh Banyumas Raya.
2. Penguatan akses dan fasilitas pendidikan di Kabupaten Banyumas.
3. Redistribusi guru di sektor-sektor pendidikan.
4. Menolak kanibalisasi anggaran MBG dan mengembalikan kuota wajib anggaran 20 persen untuk pendidikan.
5. Mewujudkan pendidikan gratis yang sebenar-benarnya di Kabupaten Banyumas.
Tanda Tangan Kesepakatan, Massa Kecewa Bupati Tak Hadir
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Wahyu Dewanto, dan Plt Kepala Dinas Pendidikan, Amrin Ma’ruf, keluar menemui massa sebagai perwakilan Pemkab Banyumas. Keduanya menandatangani naskah tuntutan yang diajukan mahasiswa.
“Kami telah menyampaikan sejumlah tuntutan dan telah ditandatangani oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan,” kata Zulhan.
Meski tuntutan resmi ditandatangani dan akan diteruskan ke pemerintahan yang lebih tinggi, massa mengaku kecewa karena Bupati dan perwakilan DPRD Banyumas tidak hadir menemui mereka.
“Kami kecewa karena tidak hadirnya bapak bupati dan bapak-bapak dari DPRD. Padahal kami sudah sampaikan tidak akan melakukan demo anarkis. Kami hanya ingin menyampaikan sesuai hakikatnya bahwa hari pendidikan dan hari buruh adalah perayaan kami, dan kami hanya menyampaikan tuntutan,” ujar Zulhan.
Usai tuntutan ditandatangani, massa membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 18.00 WIB. Aksi berjalan aman tanpa insiden berarti. (Angga Saputra)
