HUKUM– Advokat H. Djoko Susanto SH menyoroti gaya hidup aparatur sipil yang dinilainya kerap melampaui batas kewajaran. Menurutnya, profesi advokat seharusnya menjadi pelengkap dalam menegakkan peraturan, termasuk mengingatkan pejabat dan aparatur untuk introspeksi diri.
“Profesi advokat itu kan mestinya sebagai pelengkap daripada sebuah peraturan. Justru kedatangan komisaris KPK atau pimpinan, wakil ketua umum KPK itu, bagi para aparatur sipil yang ada di sini harus mengukur dirinya sendiri,” ujar Djoko usai agenda Sosialisasi Penguatan Integritas dan Praktik Anti Korupsi dengan menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kamis (16/4/2026) di PN Purwokerto.
Djoko yang juga berprofesi sebagai jurusita Pengadilan Negeri dengan golongan 2A itu mencontohkan dirinya memiliki mobil dan motor. Ia mempertanyakan apakah harta tersebut berasal dari warisan atau pemberian, lalu mengaitkannya dengan tuntutan profesi.
“Kadang dia ke kantor harus bawa mobil. Ini kan sebuah standar. Nah, saya sebagai pengguna jasa layanan ini menjadi ragu-ragu, yang kadang-kadang menimbulkan fitnah,” jelasnya.
Oleh karena itu, Djoko mengusulkan agar diterapkan prinsip pembuktian terbalik terhadap aparatur sipil yang diduga memiliki harta tak wajar. Ia menilai langkah itu lebih adil dibandingkan sekadar tuduhan tanpa bukti.
“Seharusnya adalah pembuktian terbalik. Kalau saya nuduh, jangan di grafik. Itu utamanya. Jadi sebagai advokat, mestinya kalau misalkan kamu seorang jurusita, kamu seorang pegawai biasa, kok kehidupannya sudah di luar batas ambang. Oleh karena itu, minta lakukanlah pembuktian terbalik dengan meminimalisir Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Itu saja,” tegasnya.
Pernyataan Djoko Susanto ini mengundang perhatian terkait urgensi pengawasan harta kekayaan aparatur sipil serta revisi penerapan UU ITE agar tidak menjerat pihak yang melaporkan dugaan gratifikasi. (Angga Saputra)
