NASIONAL, indiebanyumas.com– Bantuan sosial (bansos) yang terus dicairkan menjadi alat politik ramai diperbincangkan. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bansos merupakan salah satu program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Bansos adalah instrumen dalam APBN, yang telah dibahas bersama DPR dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) sebagai instrumen negara,” tegas sang Menkeu saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dikutip Antara, Rabu (31/1/2024).
Perlu diketahui, Bansos adalah program perlindungan sosial (perlinsos) yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM.
Tak hanya itu, bansos juga mencakup subsidi BBM, listrik, bunga kredit usaha rakyat (KUR), serta bantuan pangan.
Menurut Sri Mulyani, penyaluran bansos dilakukan dengan mekanisme melalui Kementerian Sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Selain itu juga data tambahan yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Jadi, eksekutor untuk program seperti PKH dan Kartu Sembako itu melalui Kementerian Sosial. Kalau bantuan pangan dalam bentuk beras eksekutornya itu adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas),” papar Sri.
Kementrian Keuangan telah meningkatkan nilai anggaran perlinsos. Pagu anggaran perlinsos sebesar Rp476 triliun pada 2023, dan pada 2024 naik sebesar Rp20,5 triliun menjadi Rp493,5 triliun.
“Kenaikan itu dibahas oleh pemerintah bersama DPR dan ditetapkan dalam UU. Jadi, kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang APBN di mana sumber dan penggunaannya dibahas dan disetujui oleh DPR,” pungkas Sri Mulyani.
Angga Saputra
