Anang Fahmi
( Dosen UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto )
Setiap akhir September, publik Indonesia kembali dihadapkan pada perdebatan lama yang belum juga tuntas: siapa sesungguhnya dalang di balik peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965? Sebuah tulisan di Historia.ID bertajuk “Lima Versi Pelaku Peristiwa G30S” mencatat setidaknya lima versi yang beredar di kalangan sejarawan, yakni PKI, konflik internal Angkatan Darat, Sukarno, Soeharto, dan keterlibatan pihak asing terutama CIA. Presiden Sukarno sendiri, dalam Pidato Nawaksara, menyebut peristiwa itu sebagai pertemuan tiga sebab: pimpinan PKI yang keblinger, subversi nekolim, dan oknum yang tidak bertanggung jawab. Artinya, sejak awal pun tidak ada satu narasi tunggal yang disepakati bersama.
Fakta bahwa sebuah bangsa gagal menyepakati siapa pelaku dari peristiwa paling menentukan dalam sejarah modernnya, enam dekade setelah kejadian, bukan sekadar persoalan metodologi sejarah. Jika dibaca melalui kerangka sosiologi Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, perpecahan narasi ini adalah gejala dari sesuatu yang lebih dalam: retaknya ‘ashabiyah, energi solidaritas social kebangsaan yang menurut Ibnu Khaldun menjadi fondasi bagi berdirinya maupun bertahannya sebuah kekuasaan.
‘Ashabiyah yang Terbelah di Tubuh Elite
Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kekuasaan hanya dapat berdiri kokoh apabila ditopang oleh ‘ashabiyah yang kuat dan padu, sebuah solidaritas kebangsaan yang membuat sekelompok manusia bertindak seperti satu tubuh. Namun versi kedua dalam tulisan Historia.ID justru memperlihatkan sebaliknya. Sejarawan Harold Crouch mencatat bahwa menjelang 1965, Staf Umum Angkatan Darat telah pecah menjadi dua faksi, “faksi tengah” yang loyal kepada Sukarno dan “faksi kanan” yang menentang kebijakan persatuan nasional ala Sukarno. Kedua faksi ini sama-sama anti-PKI, tetapi tidak lagi memiliki ‘ashabiyah yang sama terhadap kepemimpinan tertinggi negara.
Dalam bahasa Ibnu Khaldun, inilah tanda paling awal dari kerapuhan kekuasaan: ketika solidaritas yang semestinya menyatukan sebuah struktur kepemimpinan justru terbelah menjadi solidaritas-solidaritas kecil yang saling berhadapan. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kepemimpinan hanya efektif jika didukung oleh solidaritas yang paling kuat dan tidak terbagi. Ketika sebuah institusi seperti Angkatan Darat terpecah menjadi faksi-faksi dengan loyalitas berbeda, maka kekuasaan yang berdiri di atasnya menjadi rentan direbut oleh kelompok mana pun yang berhasil mengonsolidasikan ‘ashabiyah baru, sekalipun lebih kecil jumlahnya.
Dari Solidaritas Perjuangan ke Kekuasaan yang Menua
Ibnu Khaldun juga mengingatkan bahwa ‘ashabiyah generasi pendiri sebuah kekuasaan, yang lahir dari kerasnya perjuangan, cenderung melemah seiring generasi berikutnya semakin jauh dari pengalaman perjuangan itu sendiri. Sukarno dan kalangan revolusioner 1945 adalah generasi pendiri yang menyatukan bangsa lewat ‘ashabiyah perjuangan kemerdekaan. Namun dua dekade kemudian, ‘ashabiyah itu telah terbagi ke dalam berbagai kekuatan politik yang saling bersaing, dari militer, partai-partai, hingga kelompok ideologis, yang masing-masing membangun solidaritas sendiri dan bukan lagi solidaritas bersama sebagai satu bangsa.
Versi ketiga dan keempat dalam tulisan Historia.ID, yang masing-masing menuding Sukarno dan Soeharto sebagai pihak yang terlibat, sesungguhnya memperlihatkan pertarungan ‘ashabiyah antar-elite pada titik paling kritis. Kolonel A. Latief, misalnya, mengaku telah melaporkan rencana G30S kepada Soeharto dua kali sebelum operasi dijalankan, namun Soeharto tidak mencegahnya maupun melaporkannya kepada atasan lain. Terlepas dari benar atau tidaknya versi ini, pola yang tergambar sejalan dengan pengamatan Ibnu Khaldun bahwa ketika ‘ashabiyah lama mulai retak, muncul kelompok baru yang secara diam-diam mengonsolidasikan kekuatan untuk mengambil alih kepemimpinan yang sedang melemah.
Ketergantungan pada Kekuatan Asing sebagai Tanda Kerapuhan
Salah satu peringatan penting Ibnu Khaldun adalah bahwa ketika ‘ashabiyah asli sebuah kekuasaan melemah, penguasa mulai bergantung pada tentara bayaran atau kekuatan luar untuk mempertahankan diri. Ia menyebut ini sebagai tanda bahwa kekuasaan “telah kehilangan sumber sosial aslinya“, sebab negara yang dulu berdiri karena keberanian kelompok pendirinya kini bertahan dengan bantuan pihak lain.
Versi kelima dalam tulisan Historia.ID, yakni keterlibatan CIA, memperkuat pembacaan ini. Menurut sejarawan Peter Dale Scott dan John Roosa, Amerika Serikat membangun relasi dengan sejumlah perwira Angkatan Darat, memantau komunikasi militer melalui peralatan radio canggih, bahkan memberikan dana serta daftar nama tokoh PKI kepada Angkatan Darat. Kehadiran kekuatan asing yang leluasa memengaruhi jalannya peristiwa politik dalam negeri hanya mungkin terjadi ketika ‘ashabiyah nasional sedang dalam kondisi paling rapuh, terpecah, dan saling mencurigai. Kekuatan luar tidak menciptakan perpecahan itu dari nol; ia memanfaatkan retakan yang sudah ada.
Ketika Bangsa Tidak Lagi Memiliki Satu Ingatan
Ibnu Khaldun menekankan bahwa nasab, dalam pengertian luas sebagai ingatan sosial bersama, berperan penting dalam menjaga identitas dan solidaritas kelompok. Ia melemah ketika masyarakat kehilangan ingatan kolektif yang sama tentang asal-usul dan perjuangannya. Fakta bahwa selama lebih dari setengah abad Indonesia tidak pernah benar-benar menyepakati satu narasi tunggal tentang G30S, bahkan setelah kurikulum 2004 tidak lagi mencantumkan label PKI di belakang G30S, dapat dibaca sebagai gejala hilangnya “nasab“ kolektif tersebut. Bangsa ini tidak memiliki satu ingatan yang disepakati bersama tentang peristiwa yang justru paling menentukan arah sejarahnya.
Ketiadaan satu narasi bersama ini bukan sekadar persoalan akademis. Dalam kerangka Ibnu Khaldun, ingatan sosial yang terbelah berarti solidaritas kebangsaan yang terbelah pula. Setiap versi sejarah cenderung dipegang oleh kelompoknya masing-masing, menjadi semacam ‘ashabiyah tersendiri yang saling curiga terhadap versi kelompok lain. Kondisi ini menjelaskan mengapa perdebatan tentang G30S selalu emosional dan sulit didamaikan: yang dipertaruhkan bukan hanya fakta sejarah, tetapi juga identitas kelompok yang melekat pada masing-masing versi tersebut.
Pelajaran bagi Peradaban yang Sedang Membangun Kembali
Ibnu Khaldun tidak menulis Muqaddimah untuk meratapi keruntuhan, melainkan untuk memahami hukumnya agar peradaban baru dapat belajar darinya. Dari perspektif ini, keterpurukan yang menyusul G30S, baik berupa kekerasan massal, pergantian rezim, maupun trauma sosial yang berkepanjangan, dapat dipahami sebagai konsekuensi dari ‘ashabiyah nasional yang telah lama terbelah sebelum peristiwa itu meletus. G30S bukan sebab tunggal dari keterpurukan, melainkan titik pecah dari akumulasi retakan solidaritas yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun sebelumnya.
Pelajaran yang dapat ditarik bukan tentang siapa yang paling bersalah di antara lima versi tersebut, melainkan tentang betapa mahalnya harga yang harus dibayar sebuah bangsa ketika ‘ashabiyah-nya terbelah menjadi kepentingan-kepentingan kelompok yang saling berhadapan. Ibnu Khaldun mengajarkan bahwa peradaban yang kuat bukan peradaban yang tidak memiliki perbedaan, melainkan peradaban yang mampu menjaga perbedaan itu tetap berada dalam satu ikatan solidaritas yang lebih besar. Ketika ikatan itu putus, sejarah pun berhenti dituliskan bersama, dan mulai dituliskan secara terpisah oleh masing-masing pihak yang bertikai, sebagaimana yang masih kita saksikan hingga hari ini dalam perdebatan tak berkesudahan tentang siapa sebenarnya dalang di balik G30S.
