BANYUMAS – Pemerintah Kabupaten Banyumas resmi meluncurkan aplikasi baru bernama Slamet (Sistem Layanan Manajemen Kepegawaian Terintegrasi). Aplikasi ini dirancang untuk menggantikan SIMPEG yang dinilai sudah tidak memenuhi kebutuhan tata kelola ASN modern.
Peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, bersama Wakil Bupati Dwi Asih Lintarti di Pendopo Si Panji, Senin (4/5/26).
Terintegrasi dengan SIASN BKN
Kepala BKPSDM Banyumas, Eko Prijanto, mengungkapkan bahwa kompleksitas manajemen ASN yang terus meningkat serta seringnya terjadi disparitas data antara SIMPEG dan SIASN BKN menjadi alasan utama lahirnya Slamet.
“Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya ‘Slamet’ sebagai sistem kepegawaian operasional daerah generasi baru terintegrasi dengan SIASN BKN,” ujar Eko.
Ia menambahkan, aplikasi ini dikelola secara mandiri oleh tim internal bersama Dinkominfo Banyumas dan mampu mendukung manajemen talenta.
Enam Layanan dalam Satu Genggaman
Melalui aplikasi Slamet, tersedia enam layanan kepegawaian, yakni:
1. Kenaikan pangkat
2. Kenaikan gaji berkala
3. Usul kenaikan jabatan fungsional
4. Pemberhentian dan pensiun
5. Usul satya lencana
6. Penerbitan dokumen tanda tangan elektronik
Eko menegaskan, seluruh data yang tampil di Slamet bersumber dari SIASN BKN sebagai single source. Karena itu, pemutakhiran data oleh setiap ASN melalui SIASN menjadi syarat mutlak.
“Pemutakhiran data oleh setiap ASN melalui SIASN menjadi prasyarat mutlak berfungsinya layanan secara optimal,” tegasnya.
Bupati: Rawat Data, Wujudkan Profesionalisme
Bupati Sadewo mengingatkan bahwa sistem secanggih apapun tidak akan berarti tanpa didukung data yang baik. Ia meminta seluruh ASN di Banyumas tidak lagi menganggap pengelolaan data sebagai tugas semata BKPSDM.
“Saya tegaskan kepada seluruh ASN di Kabupaten Banyumas, bahwa pengelolaan data kepegawaian bukan hanya tugas BKPSDM, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh ASN,” tegas Sadewo.
Ia mengajak para pegawai membangun kesadaran baru bahwa merawat data kepegawaian adalah bagian dari profesionalisme dan investasi masa depan karier.
“Ke depan saya ingin kita bersama-sama membangun birokrasi yang benar-benar berbasis data, yang mampu mengambil keputusan secara cepat, tepat, adil, dengan pelayanan yang tidak berbelit, sederhana, transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Instruksi ke Seluruh Perangkat Daerah
Bupati juga meminta para kasubag umum dan kepegawaian, serta operator di setiap OPD untuk aktif mensosialisasikan Slamet. Mereka diminta membantu ASN yang mengalami kesulitan teknis dan melaporkan progres pemutakhiran data secara berkala.
Langkah ini, menurut Sadewo, akan mempercepat terwujudnya data kepegawaian yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dampaknya, kualitas layanan kepegawaian serta kebijakan ASN di Banyumas diharapkan semakin adil, transparan, dan profesional. (Alri Johan)
