FOKUS UTAMA — Kepala Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, Karsono (53), resmi mengadukan dugaan ketidaknetralan oknum Bhabinkamtibmas berinisial Aiptu SL ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Senin (5/1/2026).
Pengaduan tersebut telah diterima Propam Polri, sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pengaduan yang tercatat secara daring pada pukul 12.02 WIB. Aduan itu teregistrasi dengan Nomor 260105000018 dan Kode Pengaduan QYAG19X9 melalui layanan Yanduan Propam Polri, dengan status laporan “Terkirim”.
Dalam laporan pengaduannya, Karsono memaparkan sejumlah peristiwa yang dinilai menunjukkan tidak optimalnya peran pembinaan dan pengamanan oleh Bhabinkamtibmas di wilayah desa setempat.
Salah satu yang disoroti adalah pendudukan Balai Desa Klapagading Kulon oleh massa Gerakan Peduli Klapagading (GPK) pascaaksi demonstrasi pada 24 November 2023.
Pendudukan tersebut disebut berlangsung hampir setiap hari sejak 27 November 2023 hingga Mei 2024 tanpa adanya koordinasi maupun langkah pembinaan kepada pemerintah desa.
Karsono juga menyinggung peristiwa penutupan kamera CCTV dan pemutusan jaringan internet di kantor desa pada 27 Desember 2023, yang disaksikan sejumlah perangkat desa di dalam ruangan. Namun, menurutnya, tidak ada tindakan pembinaan maupun penanganan dari Bhabinkamtibmas.
Selain itu, terjadi dua kali perusakan gembok pintu kantor kepala desa, masing-masing pada 4 Maret 2024 dan 8 Maret 2024. Gembok yang telah diganti tersebut kembali dirusak, namun dinilai tidak direspons dengan langkah pengamanan atau mediasi.
Dalam aduannya, Karsono juga menilai adanya dugaan keberpihakan kepada kelompok pendemo serta tidak berjalannya koordinasi tiga pilar desa, yakni kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.
Aspek lain yang disoroti adalah dugaan diskriminasi pelayanan kewilayahan. Karsono menyebut wilayah Kepala Dusun (Kadus) 1, 2, 4, dan 5 tidak pernah mendapatkan kunjungan pembinaan, sementara wilayah Kadus 3 Bojong justru lebih diprioritaskan.
Tak hanya itu, laporan tersebut juga memuat isu dugaan jual beli ijazah satpam senilai Rp3 juta per lembar kepada empat warga. Berdasarkan pengakuan pihak pembeli, ijazah tersebut disebut tidak dapat digunakan karena diduga palsu.
Karsono turut menyinggung fokus tugas Bhabinkamtibmas yang dinilai lebih banyak berada di luar desa sebagai koordinator keamanan di salah satu rumah sakit swasta, sehingga dianggap mengabaikan fungsi pembinaan dan pelayanan masyarakat desa.
“Bhabinkamtibmas seharusnya netral dan hadir untuk semua warga. Ketika itu tidak berjalan, dampaknya sangat serius terhadap kepercayaan masyarakat,” ujar Karsono.
Ia berharap Propam Polri dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara objektif demi memastikan netralitas aparat, kepastian pembinaan, serta pemulihan rasa aman di tengah masyarakat desa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terlapor maupun institusi terkait. (Angga Saputra)
