Prof.Yudhie Haryono PhD
CEO Nusantara Centre
Suatu kali, ekonom John Adam Smith (5/6/ 1723-17/7/1790) berfatwa, “tidak ada seni yang bisa dipelajari dengan cepat oleh pemerintahan kecuali seni menguras uang dari kantong rakyatnya.”
Tesis ini memberikan pengetahuan valid bahwa kecepatan pemerintah hari ini dalam menaikkan pajak adalah “seni teragung” yang sedang tersuguhkan. Tentu, di luar jumbo hutang, devisit anggaran dan tradisi KKN. Padahal, denyut ekopol adalah denyut peradaban. Dan, peradaban yang adil tidak boleh berdetak hanya untuk elite dan konglomerat saja. Ia harus berdetak untuk semua.
Memang, jika kita perbandingkan nilai pajak di beberapa negara ASEAN, pajak Indonesia termasuk yang tinggi. Pada pajak pertambahan nilai (PPN) misalnya, Filipina: 12%, Indonesia: 11%, Vietnam: 10%, Laos: 10%, Kamboja: 10%, Singapura: 8%, Thailand: 7%, Malaysia: 6%.
Sedangkan pajak penghasilan badan negara Singapura: 17% (terendah di ASEAN), Thailand: 20%, Vietnam: 20%, Kamboja: 20%, Indonesia: 22%, Malaysia: 24%, Filipina: 25%, Brunei: 18,5%. Sementara pada pajak penghasilan pribadi: Singapura: 0-22%, Thailand: 5-35%, Vietnam: 5-35%, Indonesia: 5-35%, Malaysia: 0-30%, Filipina: 0-35%, Kamboja: 0-20%.
Pada negara maju yang ekonominya stabil, pajak tinggi sangat bermanfaat karena membiayai layanan publik dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Sebaliknya, pada negara kita yang birokratis, feodalis dan tinggi tradisi KKNnya, pajak tinggi itu beban berat bagi warga-negara.
Sebab itu, pajak tinggi justru menghambat pertumbuhan ekonomi karena mengurangi insentif untuk bekerja, berinvestasi, dan berinovasi; pajak tinggi juga meningkatkan biaya hidup, terutama bagi warga-negara miskin; pajak tinggi membuat negara kita kurang kompetitif dalam menarik investasi dan bisnis; pajak tinggi mendorong warga-negara mencari cara untuk menghindari pajak, seperti melalui kolusi dengan petugas dan penyembunyian pendapatan.
Ya. Pajak tinggi juga menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan pendapatan pemerintah menurun; pajak tinggi dianggap tidak adil jika tidak ada keadilan dalam sistem pajak, seperti jika orang kaya dapat menghindari pajak lebih mudah daripada orang miskin.
Dengan skema ekonomi seperti di atas, ini bagai mengulang kinerja para ekonom di seputar istana pra reformasi yang berujung tumbangnya rezim Orde Baru. Mereka membuat ekopol Indonesia bagai bayang fatamorgana: menipu pandangan mata, mengecoh opini publik. Mereka merubah negara pancasila menjadi negara swasta.
Padahal, ekonom Paul Krugman (1953/Nobelis ekonomi 2008) saat hidup di jantung kebejatan negara swasta atau dominasi pikiran pasar, pernah berfatwa agung, “jangan jadikan negaramu perusahaan.” Jika itu dilakukan, tibalah kehancuran arsitektur negara dan warganya.
Kini kita nikmati kehancuran demokrasi (baik ekonomi maupun politik); karena warisan konstitusi palsu; sehingga terjadi kelumpuhan hukum; dibarengi banjir praktik legalisme anti kritik; dikuatkan oleh dominasi oligarki dan praktik kleptokrasi di semua lini.
Semua itu karena kita mengkhianati negara pancasila hasil pikiran dan tindakan para pendiri republik. Negara pancasila itu intinya gotong-royong. Negara kita kini intinya gotong-nyolong.
Ingatlah. Pada rapat di BPUPKI, 15 Juli 1945, Bung Karno berkata, ”jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara ini kepada faham kekeluargaan, faham tolong-menolong, faham gotong-royong, dan faham keadilan sosial, mari enyahkan tiap-tiap pikiran, tiap-tiap faham, tiap-tiap tindakan individualisme, kapitalisme dan liberalisme.“
Mengapa pendiri negeri ini anti terhadap individualisme, liberalisme dan kapitalisme? Sebab, semuanya bersumber dari kolonialisme dan imperalisme, yang menjadi alasan revolusi bangsa ini dengan mengorbankan harta, darah, nyawa, air mata, tenaga, waktu, cinta dan “pulsa.”
Ringkasnya, negara pancasila sebagai buah revolusi, haram dikhianati. Jika dikhianati, itu artinya kita sedang menternak tradisi buruk. Tentu itu akan berbuah buruk dan busuk.(*)
