Purwokerto – Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Purwokerto ketambahan dua materi pembelajaran (mapel) yakni pendidikan kependudukan dan keluarga berencana (KB). Kedua mapel tersebut masuk dalam Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).
Lauching SSK dilakukan oleh Wakil Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono. Acara itu dihadiri sejumlah Kepala Sekolah baik tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTS, SMA/MA, SMK/MAK se-Kabupaten Banyumas di SMAN 2 Purwokerto, Jumat (26/3).
“Saya mengapresiasi DPPKBP3A, karena dengan adanya Sekolah Siaga Kependudukan yang dilaunching pada hari ini akan semakin menguatkan tekad dan komitmen semua pihak dalam melaksanakan pembangunan, khususnya di bidang kependudukan, keluarga berencana, serta pembangunan keluarga di Kabupaten Banyumas,” ujar Sadewo.
Sadewo menambahkan, saat ini program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK), utamanya pengendalian jumlah penduduk, menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor dan indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat.
“Jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali, maka pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang dicapai, tidak akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurut penuturan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Banyumas, Suyanto SKK yakni sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran. Di dalamnya terdapat pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik sebagai upaya pembentukan generasi berencana, agar guru dan peserta didik dapat memahami isu kependudukan dan guru mampu mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam pembelajaran.
“Maksud dan tujuannya supaya dapat menjadi generasi penerus yang berkualitas, serta memiliki pemahaman, sikap dan perilaku yang baik, serta pengetahuan dan wawasan tentang kependudukan dan KB, termasuk permukiman dan sanitasi, serta waktu atau usia menikah,” kata dia.
Sedangkan menurut Kepala SMA Negeri 2 Purwokerto, Tjaraka Tjunduk Karsadi, SSK disekolahnya secara nyata sudah dipraktikkan sejak berdirinya Pusat Informasi Remaja (PIK R) lima tahun lalu.
“Secara administrastif baru dilaksanakan sekarang,” katanya.
