Sekolah swasta yang dulu hadir untuk menolong Pemerintah karena kekurangan lembaga pendidikan, saat ini perlahan banyak yang mati justru karena “hadirnya” Pemerintah.
Sedikitnya murid pada sekolah-sekolah swasta saat ini bukan semata karena kualitas sekolah swasta yang rendah atau kinerja tenaga kependidikan yang buruk, tapi lebih karena imbas pembangunan sekolah negeri baru.
Dilema Persekolahan
Di satu sisi, keberadaan sekolah negeri sejatinya adalah baik; yaitu untuk pemerataan pendidikan dan memenuhi kewajiban negara dalam memberikan pendidikan yang layak bagi masyarakat.
Tak lama lagi Pemerintah juga akan mendirikan Sekolah Rakyat yang menjadi kabar gembira bagi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun disisi lain, diakui atau tidak, masifnya Pemerintah mendirikan sekolah negeri bisa menjadi kabar buruk bagi sekolah swasta (non-elit) karena akan berdampak kepada berkurangnya jumlah peserta didik baru.
Padahal, secara umum sekolah-sekolah swasta pada awalnya didirikan untuk membantu pemerintah menyediakan pendidikan bagi masyarakat. Sebagian didirikan untuk mendekatkan sekolah dengan masyarakat karena sekolah negeri yang tersedia jauh sehingga dapat memangkas biaya transportasi.
Ada lagi yang didirikan untuk menampung calon peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri. Ada juga yang dibangun untuk memberikan kurikulum yang tidak tersedia di sekolah negeri.
Spirit didirikannya sekolah swasta adalah menolong peserta didik yang lemah (baik ekonomi maupun kecerdasan) dan tidak terurus negara. Karena orientasi menolong ini, kadang harus diakui bahwa kualitas bukan menjadi pertimbangan utama sehingga kalah bersaing dengan sekolah negeri.
Sarana dan prasarana sekolah swasta kadang seadanya. Bahkan, guru dan tenaga kependidikan lainnya ikhlas dibayar semampunya, yang tidak layak disebut gaji.
Evaluasi Rasio Murid dan Jumlah Kelas
Pemerintah perlu mengkaji lebih seksama rasio antara jumlah angkatan peserta didik dan jumlah kelas yang tersedia saat ini baik negeri maupun swasta.
Jika memang kekurangan kelas, sudah selayaknya memang pemerintah menyediakan sarana dan prasarana baik dibangun pemerintah sendiri maupun bekerja sama dengan pihak swasta.
Namun jika rasio sudah berimbang, pemerintah tidak perlu lagi membangun sekolah negeri baru. Dalam kondisi seperti ini Pemerintah seharusnya memback-up sekolah-sekolah yang ada terutama sekolah swasta.
Anggaran pendidikan bukan lagi untuk proyek pembangunan atau pengadaan sekolah baru tapi diarahkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, sarana dan prasarana sekolah yang ada, termasuk memberikan tunjangan yang layak bagi tenaga kependidikan.
Sehingga manakala ada peserta didik yang belum tertampung di sekolah negeri, mereka memiliki pilihan lain yang sama-sama bagus dan sama-sama gratis.
Kemuliaan dan pengabdian penyelenggara pendidikan swasta untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa, serta berupaya melepaskan masyarakat dari belenggu kebodohan dan keterbelakangan sudah semestinya dihargai karena disinilah sejatinya esensi pendidikan. Bukan justru malah “dimatikan”.
Ditambah dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan sekolah gratis SD – SMP baik negeri maupun swasta, maka sudah semestinya Pemerintah perlu menolong sekolah swasta dengan membantu pembiayaan sehingga sekolah swastapun mampu menggratiskan biaya pendidikan dengan kualitas yang baik.
Pada akhirnya kita butuh pemimpin yang arif dan bijaksana dalam mengatasi masalah pendidikan, bukan pemimpin yang berorientasi pada proyek dengan berkedok pembangunan pendidikan.
Wahyu Riyono SE MM
Pemerhati Pendidikan
Eks Ketua DPD PAN Banyumas 2005 – 2010
