BANYUMAS — Advokat sekaligus pegiat antikorupsi Banyumas, Ananto Widagdo, S.Pd., S.H., menyesalkan dinamika yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas terkait isu pengunduran diri Sekretaris Daerah (Sekda) Agus Nur Hadie. Menurutnya, Pemkab seharusnya fokus membenahi persoalan yang ada, bukan disibukkan dengan konflik internal.
“Baru di Bupati ini Banyumas tidak kondusif. Bagaimana mau membangun Banyumas kalau setiap hari hanya menciptakan konflik internal pemda. Masih banyak PR yang mestinya lebih penting,” ujar Ananto, dikutip dari keterangannya.
Ananto menyoroti sejumlah persoalan yang dinilainya lebih mendesak, seperti masalah Kebondalem, Saphire Mansion, serta sengketa Lapangan Cilongok yang berpotensi menimbulkan gesekan antarmasyarakat.
“Bakal menimbulkan potensi konflik horizontal jika Pemkab selama ini justru tidak memberikan pendampingan kepada warga ahli waris, malah justru akan menggunakan sebagai aset mereka,” tegasnya.
Terkait persoalan Kebondalem Purwokerto, Ananto mengaku telah berupaya meminta penanganan kepada aparat penegak hukum (APH), mulai dari Kejaksaan Agung, Kejati Jawa Tengah, hingga berencana menyampaikan aduan kepada Kejari Purwokerto dan Komisi Kejaksaan (Komjak) RI.
“Di luar APH, kami juga sedang berupaya mengajukan RDP ke Komisi III DPR RI agar segera ada penanganan aduan dari saya terkait potensi kerugian negaranya,” katanya.
Tim Redaksi
