BANYUMAS – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto mencatat lonjakan signifikan dalam jumlah pengaduan masyarakat terkait lembaga jasa keuangan. Dalam tiga bulan pertama 2025, sebanyak 360 aduan telah diterima, hampir setengah dari total aduan sepanjang tahun lalu yang mencapai sekitar 800 kasus.
“Kalau kita lihat dari data statistik, pengaduannya memang meningkat,” kata Kepala OJK Purwokerto Haramain Billady kepada wartawan usai acara Ngobrol Bareng OJK Purwokerto Bersama Media di salah satu restoran di Purwokerto, Jumat (2/5/2025).
Untuk menekan angka pengaduan, OJK secara rutin menggelar edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. Haramain menekankan pentingnya edukasi agar masyarakat memahami produk keuangan, menyadari risikonya, dan terhindar dari penawaran ilegal yang semakin marak.
OJK Purwokerto saat ini mengadakan hingga delapan kegiatan edukasi per bulan. Ia juga mendorong media massa untuk turut berperan dalam menyebarluaskan informasi keuangan melalui berbagai platform seperti radio, televisi, media cetak, dan digital.
“Harapannya, masyarakat bisa terhindar dari penipuan dan investasi ilegal,” ujarnya.
Haramain menjelaskan, sektor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) masih menjadi sumber pengaduan tertinggi, terutama terkait penyaluran kredit yang dinilai terlalu besar di sektor tertentu. OJK telah melakukan pembinaan agar BPR lebih selektif dalam menyalurkan kredit guna menekan rasio kredit bermasalah (NPL).
Secara keseluruhan, rasio pengaduan di wilayah Purwokerto mencapai sekitar 56 persen, dengan sektor BPR menyumbang porsi terbesar. Meski demikian, OJK memastikan kondisi masih terkendali dan tidak mengancam stabilitas sektor keuangan. (Angga Saputra)
