BANYUMAS – Ketiadaan fasilitas SMA/SMK negeri di Kecamatan Sumbang, Banyumas menjadi sorotan kepala desa, camat, tokoh masyarakat, dan politisi. Pendirian SMA atau SMK negeri di Sumbang dianggap menjadi kebutuhan untuk peningkatan kualitas dan mempermudah akses pendidikan.
Dampak tidak adanya SMA/SMK negeri di Sumbang dirasakan menyulitkan saat pendaftaran siswa baru ke SMA/SMK negeri imbas sistem zonasi. Imbas lain adalah tidak terserapnya lulusan SMP ke sekolah negeri bahkan banyak yang sampai memilih tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.
“Pendirian SMA atau SMK negeri di Kecamatan Sumbang sangat penting. Kami sangat setuju,” kata Kepala Desa Karangturi, Sumbang, Waskun dalam agenda diskusi ‘Menggagas Pendirian SMA/SMK negeri di Kecamatan Sumbang’, beberapa waktu lalu di aula kecamatan setempat.
Acara yang diinisiasi oleh Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Hariyanto Baharudin atau BHB ini melibatkan Camat Sumbang, Hermawan Novianto dan akademisi Unsoed yang berasal dari warga lokal, Roy Andreas.
Undangan melibatkan kepala desa dari 19 desa se-kecamatan dan tokoh masyarakat.
Saat acara diskusi, tiga orang kepala desa yakni Waskun (Kades Karangturi), Dwi Rintasari (Kades Susukan), dan Jarwo (Kades Banjarsari Wetan) masing-masing setuju terkait pendirian SMA/SMK negeri.
Kemudian Dwi Rintasari melanjutkan dengan menceritakan kisah kesulitan mencari sekolah negeri karena di Sumbang, maupun di kecamatan tetangga yakni Kembaran tidak ada SMA/SMK negeri sehingga harus mendaftarkan ke kecamatan tetangga kabupaten hingga ke sekolah swasta.
Rangkuman dari diskusi tersebut antara lain, peserta diskusi mempertimbangkan pendirian SMA negeri lebih tepat dibandingkan mendirikan SMK negeri. Ini mengingat di Sumbang sudah ada tiga sekolah swasta, yakni SMK Dewantara, SMK Mulya Husada, dan SMK Taman Siswa.
Kemudian terkait pilihan lokasi pendirian, ada alternatif dua desa yang memungkinkan yakni Desa Karangcegak dan Tambaksogra.
Menanggapi usulan kebutuhan masyarakat, Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah, Bambang Hariyanto Baharudin mengatakan pihaknya setuju dengan usulan masyarakat dan butuh langkah konkret lanjutan guna mewujudkan ide tersebut yakni kajian akademik dan penyampaian ke Pemkab Banyumas serta Pemprov Jawa Tengah.
“Pembangunan sekolah menengah atas atau kejuruan negeri melibatkan pemkab dan pemprov dengan pembiayaan sharing,” kata BHB yang juga ketua Fraksi PDI Perjuangan Jawa Tengah.
Ia menambahkan, pemkab akan menyediakan lokasi lahan sedangkan pembangunan fisik didanai pemprov. BHB meminta agar kajian pendirian SMA atau SMK negeri segera dilakukan.
Ditemui usai diskusi, Camat Sumbang Hermawan Novianto mengatakan sangat setuju dengan usulan pendirian SMA/SMK negeri di Kecamatan Sumbang. Dia juga mengapresiasi acara yang diinisiasi oleh Ketua Komisi C DPRD Jateng karena sudah mengadakan diskusi dengan tema tersebut.
“Sebelumnya sudah ada diskusi namun masih informal. Setelah acara ini akan kami tindaklanjuti dengan kordinasi bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Banyumas,” kata Hermawan.
Ia berharap, gagasan dan kebutuhan masyarakat Sumbang akan pendirian SMA atau SMK negeri bisa terealisasi.
Hanan Wiyoko untuk indiebanyumas
