Prof Yudhie Haryono PhD
Rektor Universitas Nusantara
KINI yang paham tidak punya keberanian. Yang berani tidak punya barisan. Yang punya barisan tidak paham bagaimana memenangkan revolusi.
Menunggu kalian minum kopi, aku ingin cerita nanti soal trilogi kutukan milenial yang sedang terjadi, “hancurnya beberapa proyek infrastruktur, stagnannya kue ekonomi, dan membuncahnya utang pemerintah.”
Tetapi sebelum cerita, kuingin kalian tahu tiga hal penting yang absen dalam diskursus Indonesia. Pertama, sejak lahirnya, Indonesia telah dibentuk dari pertempuran berdarah-darah soal bagaimana landasan pembangunan. Yaitu pertempuran untuk mencari solusi dari tiga ide pengelolaan wilayah. Pertama, pengelolaan berbasis darat (ontologi kontinental). Kedua, pengelolaan berbasis laut (ontologi maritim). Ketiga, pengelolaan berbasis udara (ontologi dirgantara).
Tiga model pembangunan yang memiliki argumentasinya masing-masing tetapi sering tak menemukan sintesanya. Tiga yang sering saling merasa benar sendiri.
Kedua, dalam sejarahnya, Indonesia telah dibangun dari pergumulan panjang dan dialektis, panas dan argumentatif, tegang dan kompromistis. Yaitu debat untuk mencari solusi dari tiga ideologi yang mencari sintesa. Pertama, bagaimana dengan kolonialisme-neoliberalisme. Kedua, bagaimana dengan etatisme-komunisme. Ketiga, bagaimana dengan nasionalisme-pancasilaisme.
Tiga ideologi yang membentuk indonesia dan sering bertempur guna tak menemukan jawabannya. Tiga yang sering dilupa oleh elite dungu bin jahiliyah sepanjang masa.
Ketiga, sejak semula, Indonesia telah dibentuk dari perdebatan panjang dan dialektis, panas dan argumentatif, tegang dan kompromistis. Yaitu debat untuk mencari solusi dari tiga ide yang mencari sintesa. Pertama, di mana posisi agama. Kedua, di mana posisi suku. Ketiga, di mana posisi ras.
Tiga yang mengarsiteki indonesia dan sering tak menemukan jawabannya. Tiga yang sering dilupa oleh kita semua.
Padahal, kita hidup dalam negara pancasila. Di dalam negara kita mestinya ketergantungan (utang), ketimpangan dan kemiskinan berbanding lurus dengan konstitusi. Jika konstitusional kita dahsyat karena direalitaskan dalam kebijakan publik, maka ketergantungan, kemiskinan dan ketimpangan akan habis. Juga sebaliknya! Jika ketergantungan, ketimpangan dan kemiskinan makin merajalela berarti kita mengkhianati Pancasila.
Jadi, jika bukan negara Pancasila, kita punya negara apa? Negara impotenkah? Sebab, impotence state is inability government to take effective action. Negara yang tak berfungsi sebagaimana baiknya.
Lalu, bagaimana kita melampaui negara impoten? Tidak ada jalan mudah kecuali kita perlu mengintegrasikan tiga tantangan di atas dan menjadikannya riil di lapangan. Membuat negara progresif yang berjuang mewujudkan cita-cita proklamasi, pancasila dan konstitusi agar warganya adil-sejahtera-bahagia; juga mempraktekkan negara integralistik yang bergotong-royong.
Sebab, cara terbaik mengatasi ketergantungan, ketimpangan dan kemiskinan adalah mempraktekkan negara progresif dan integralistik, yaitu negara yang integratif dan bertindak progresif karena tidak boleh memihak pada salah satu golongan, tetapi berdiri di atas semua kepentingan.
Dalam negara progresif dan integralistik, pikiran dan tindakan plonga-plongo tidak akan membimbing negara kita pada pemikiran dan tindakan yang berdentum. Dus, haram bagi kita mengambil keputusan pada saat plonga-plongo. Oleh sebab itu, jeniuskanlah diri kita semua. Sebab, sebaik-baik jiwa adalah jiwa yang jenius dalam bertindak serta bijaksana dalam memimpin.
Arti luas negara dan kepemimpinan ini adalah negara yang berdiri di atas semua warga negara; yaitu negara yang mengarus utamakan warganya (asli); yaitu negara yang tak kalah oleh oligarkik, kartelik, predatorik dan kleptokrasik. Tapi sebaliknya: meringkus mereka dan memusnahkannya.(*)