PURWOKERTO – A. Gani Ibrahim (82), warga Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, harus menelan pil pahit. Ia mengaku menjadi korban penipuan oleh rekan usahanya sendiri, Budiana, warga Kedungwuluh, Purwokerto Barat.
Gani adalah pemilik tanah yang bekerja sama dengan pengembang perumahan PT Anugerah Bumi Sejati, yang diwakili Budiana. Lahan seluas sekitar 9.000 m² itu rencananya dibangun 27 unit rumah.
Janji Rp 44 Juta per Unit, Baru Dibayar Dua Unit
Dalam perjanjian kerja sama, Gani seharusnya menerima Rp 44 juta untuk setiap unit rumah yang terjual. Nominal itu belum termasuk bonus penjualan yang juga dijanjikan akan dibagi dengan pemilik tanah.
“Sampai saat ini baru dibayarkan Rp 44 juta, dua kali, atau hasil penjualan dua unit rumah,” katanya, Rabu (11/11/2026).
Padahal, dari 27 unit yang direncanakan, seharusnya Gani menerima jauh lebih banyak. Ia memperkirakan total uang yang seharusnya diterima sekitar Rp 1,5 miliar.
“Kalau satu unit Rp 44 juta ditambah bonus penjualan, estimasi uang yang harusnya saya terima sekitar Rp 1,5 miliar. Itu yang menjadi kerugian yang ditanggung,” ungkapnya.
Berawal dari Kerja Sama Tahun 2017
Kisah ini bermula pada 2017 silam. Saat itu, Gani bekerja sama membangun perumahan di Desa Jatisari, Kecamatan Jatisaba, Kabupaten Purbalingga.
Demi kelancaran administrasi dan proses perizinan, sertifikat tanah tersebut dibalik nama atas nama perusahaan pengembang, PT Anugerah Bumi Sejati, yang beralamat di wilayah Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Perjanjian dikelola oleh Budiana yang beralamat di Kedungwuluh.
Sejak itu, hak Gani seolah terkatung-katung. Hampir satu dekade berlalu, kewajiban pengembang tak kunjung tuntas.
Ultimatum 3×24 Jam
Gani tak tinggal diam. Ia menunjuk advokat H. Djoko Susanto SH dari Klinik Hukum Peradi SAI Purwokerto sebagai kuasa hukum.
Djoko pun melayangkan ultimatum kepada pimpinan PT Anugerah Bumi Sejati. Ia mendesak Budiana segera menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada kliennya dalam waktu maksimal 3×24 jam.
“Kepada PT Anugerah Bumi Sejati, khususnya Saudara Budiana, untuk segera menyelesaikan segala sesuatu hal yang terkait dengan kewajiban yang harus dibayarkan kepada klien kami dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, maksimal 3×24 jam untuk dilakukan pembayaran,” kata Djoko.
Jika ultimatum itu diabaikan, Djoko menegaskan pihaknya akan menempuh jalur hukum secara tegas. Tujuannya satu: memulihkan hak-hak korban yang sudah terkatung-katung hampir satu dekade.
“Jika somasi ini tidak diindahkan, kita akan tempuh jalur hukum,” tegasnya. (Redaksi)
