BANYUMAS – Warga Desa Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, tengah bersuara keras. Mereka menolak keberadaan tower BTS setinggi sekitar 60 meter yang tiba-tiba berdiri di dekat permukiman mereka.
Kekecewaan warga memuncak karena pembangunan tower tersebut dianggap berjalan tanpa sosialisasi. Warga juga mencurigai adanya kejanggalan dalam proses perizinan, bahkan menduga ada pemalsuan dokumen.
Tahu-Tahu Sudah Berdiri
Sekretaris RT 06 RW 02 Kelurahan Kembaran, Khanifurohman (33), mengungkapkan bahwa warga yang keberatan berasal dari lingkungan RT 06 RW 02 dan RT 04 RW 03. Jarak tower dengan rumah warga hanya sekitar 100 meter.
“Sejak awal tidak ada izin, pemberitahuan, atau sosialisasi kepada warga. Tahu-tahu sudah dilakukan pembangunan dan sekarang sudah berdiri,” katanya kepada media, Rabu (11/11/2026).
Warga punya alasan kuat. Mereka khawatir dengan dampak negatif tower BTS, terutama radiasi, mengingat di sekitar lokasi banyak anak-anak. Selain itu, tower berdiri tak jauh dari lapangan sepak bola yang sering dipakai warga.
“Kekhawatiran warga adalah dampak-dampak negatif. Contohnya radiasi, di sini banyak anak-anak. Kemudian lokasi dekat lapangan sepak bola, bagaimana jika membahayakan, kaitannya dengan petir,” jelas Khanif.
Dugaan Pemalsuan Dokumen
Warga sempat mendatangi kepala desa untuk meminta penjelasan soal perizinan. Jawaban yang diterima: pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih diproses dan belum keluar.
Namun, Khanif kaget saat mengetahui dokumentasi surat pengajuan izin tower BTS dari pemerintah desa. Dalam dokumen itu tertulis bahwa pendirian tower sudah mendapatkan dukungan warga sekitar.
“Dalam salah satu dokumen ada keterangan stempel dan tanda tangan dengan keterangan Ketua RT 06. Tapi stempelnya justru menunjukkan RT 04 RW 03 dan nama yang menandatangani bukan Ketua RT 06,” ungkapnya.
Warga Siapkan Surat Penolakan
Warga pun tak tinggal diam. Baik RT 06 RW 02 maupun RT 04 RW 03 sudah membuat surat pernyataan berisi tanda tangan warga yang menolak pendirian tower BTS.
Surat tersebut akan dikirim ke Kepala Desa Kembaran, Camat Kembaran, DPMPTSP, Dinkominfo, Satpol PP, pimpinan PT Solusi Tunas Pratama Tbk, dan Ketua BPD Kembaran.
Sayangnya, permohonan warga untuk audiensi dengan pihak provider dan BPD belum terealisasi hingga kini.
“Keinginan warga agar diberhentikan karena kami khawatir akan dampak radiasi, terutama pada anak-anak,” tegas Khanif.
Senada dengan itu, warga bernama Slamet (40) berharap tower tersebut tidak jadi berdiri. Ia juga meminta pemerintah desa lebih terbuka ke depannya.
“Harapan saya, mewakili warga jangan ada tower. Ke depannya, desa pun kalau mau mendirikan bangunan paling tidak sosialisasi dulu ke warga,” ujarnya.
Kata Kades: PBG Tak Perlu Tanda Tangan Warga
Kepala Desa Kembaran, Kuswanto, memberikan bantahan. Ia menyebut tower BTS dibangun di tanah milik desa dan sudah berkomunikasi dengan DPMPTSP serta Satpol PP.
Menurutnya, pendirian tower tidak perlu tanda tangan warga karena dokumen izinnya kini berupa PBG, bukan lagi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Dari dinas bilang, PBG itu gak perlu tanda tangan warga, apalagi itu di sawah. PBG saat ini masih proses, saya belum tahu persisnya karena yang mengurus kantor,” jelasnya, Senin (9/11/2026).
Kuswanto mengklaim sudah mendapat persetujuan dari BPD, perangkat desa, dan perwakilan ketua RT/RW. Bahkan, ada Peraturan Desa (Perdes) dan persetujuan BPD.
Soal jarak, ia menilai tidak ada masalah karena rata-rata sekitar 150 meter dari pemukiman terdekat.
“Jadi, kami sudah izin ke Dinkominfo, Satpol PP, dan DPMPTSP. Cuma PBG masih proses di Dinas PU,” katanya.
Kontrak Tiga Tahun, Sewa Rp 15 Juta per Tahun
Kuswanto juga menjelaskan bahwa kontrak tower BTS berlaku selama 3 tahun dengan sewa Rp 15 juta per tahun. Pembayaran dilakukan di awal untuk tiga tahun.
Ia menduga warga mengira desa mendapatkan uang banyak dari proyek ini.
“Saya sampaikan, apa dikiranya desa dapat uang banyak. Itu kontrak hanya tiga tahun, karena aturan peraturan daerah seperti itu. Tahunya warga mungkin sampai puluhan tahun,” ungkapnya.
Selain biaya kontrak, provider juga memberikan kompensasi tambahan. Hasil rembukan bersama BPD dan perangkat desa, kompensasi yang diminta adalah Rp 30 juta. Rencananya dana itu dibagikan untuk kas RT, bukan perorangan.
“Saya minta awalnya Rp 55 juta, tapi terealisasi Rp 30 juta. Tapi itu juga belum untuk kecamatan,” ujarnya.
Soal keinginan warga bertemu pihak provider, Kuswanto mengaku sudah menyampaikannya ke PT Solusi Tunas Pratama Tbk. Namun, pihak provider belum punya waktu karena sedang menggarap tower BTS di tempat lain.
“Saya sudah sampaikan, tapi pihak tower belum ada waktu karena lagi garap tempat lain dan mengejar waktu,” jelasnya. (Redaksi)
