BANYUMAS – Pemerintah Desa Pageralang resmi menggugat Pemerintah Kabupaten Banyumas. Gugatan ini soal kepemilikan sebidang tanah kas desa yang dikenal sebagai Pasar Buntu. Sidang perdana gugatan tersebut sudah digelar di Pengadilan Negeri Banyumas pada Selasa (10/11/2026), kemarin.
Objek Sengketa: Tanah Kas Desa 2.917 Meter Persegi
Tanah yang diperebutkan seluas 2.917 meter persegi. Tanah ini tercatat dalam buku Letter C Desa Pageralang. Namun, belakangan terbit sertifikat hak pakai atas nama Pemkab Banyumas.
Kuasa hukum Desa Pageralang, Muchlis Fathulloh, menegaskan bahwa inti gugatan adalah soal hak kepemilikan. Desa tidak pernah menjual, menghibahkan, atau melepaskan tanah tersebut.
“Tetapi kemudian terbit sertifikat hak pakai atas nama Pemkab Banyumas dan sampai sekarang tanah tersebut dikuasai Pemkab Banyumas,” kata advokat dari Kantor Hukum Ananto Widagdo & Partners ini.
Bukan Melawan Pemerintah, tapi Membela Warga
Muchlis menegaskan, gugatan ini bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah daerah. Ini adalah upaya hukum untuk membela hak warga desa.
Aset desa, katanya, tidak bisa berpindah tangan tanpa persetujuan desa.
“Kami menghormati proses hukum dan terbuka terhadap jalur mediasi. Tapi sikap kami jelas, aset desa harus kembali ke desa,” ungkapnya.
Pemkab Banyumas Siap Hadapi Persidangan
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, Arif Rohman, membenarkan bahwa persidangan yang digelar baru sidang perdana. Namun, ia belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut.
“Jadi kami belum bisa memberikan tanggapan karena itu kewenangannya bapak bupati,” katanya, Rabu (11/11/2026) kepada wartawan.
Arif memastikan Pemkab Banyumas akan mengikuti seluruh proses persidangan sesuai jadwal pengadilan.
“Karena digugatkan, pasti harus mempertahankan haknya,” ungkapnya. (redaksi)
