FOKUS– – Kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Banyumas menuai kritik dari berbagai kalangan. Ketua Paguyuban Ojek Online Langlang Jagad Banyumas Raya, Ki Aji Langlang Jagad, menilai keputusan tersebut tidak realistis di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit.
“Kami, komunitas driver online dan ojek online Banyumas Raya, merasa miris dan tersakiti. Saat ini kami sedang berjuang menuntut kenaikan tarif angkutan penumpang, regulasi makanan dan barang, hingga ketentuan tarif bersih angkutan sewa khusus. Semua itu belum terealisasi, tetapi tunjangan dewan justru dinaikkan. Ini sangat timpang,” tegasnya, Senin (15/9/2025).
Menurutnya, kenaikan tunjangan hanya bisa diterima jika sebanding dengan kinerja para wakil rakyat. “Kalau kerja mereka imbang dengan apa yang didapatkan, tidak masalah. Tapi kenyataannya tidak demikian,” ujarnya.
Kritik serupa disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Jaringan Fordem Banyumas, Bangkit Ari Sasongko. Ia menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat keberpihakan pada masyarakat kecil.
“Ini jelas bertolak belakang dengan semangat pembelaan terhadap wong cilik. Saat rakyat susah, dewan justru menikmati tunjangan perumahan yang nilainya fantastis. Kalau kebijakan seperti ini terus dipertahankan, sama saja dewan menantang rakyat untuk bergerak,” katanya.
Seniman Banyumas, Surya Esa, juga mendesak DPRD untuk meninjau ulang keputusan tersebut agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
“Dewan harus punya empati. Revisi tunjangan ini perlu segera dilakukan. Mereka tidak mungkin tidak tahu, karena salah satu fungsi dewan adalah budgeting,” ujarnya.
Surya mengingatkan agar kasus unjuk rasa terkait polemik tunjangan dewan yang pernah terjadi di Jakarta dan daerah lain tidak terulang di Banyumas.
“Kita harus melakukan langkah antisipatif. Salah satunya dengan sikap tegas pemerintah dan wakil rakyat untuk segera mengeliminasi tunjangan yang memang tidak wajar,” tegasnya. (Angga Saputra)
