PURWOKERTO – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwokerto menggelar edukasi literasi keuangan dengan menyasar aparatur sipil negara (ASN) dan instansi pemerintah di wilayah Banyumas.
Kegiatan yang berlangsung di Aula KPPN Purwokerto pada Kamis (9/7) ini juga menjadi ajang sosialisasi Obligasi Negara Ritel seri ORI030T3 dan ORI030T6.
Acara yang berlangsung interaktif ini dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berbagai kantor vertikal Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga, hingga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) se-Purwokerto dan sekitarnya.
Kepala KPPN Purwokerto, Tri Ananto Putro, dalam sambutannya menyoroti potensi besar Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Menurutnya, investasi di SBN seperti ORI030 bukan hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami melihat antusiasme yang tinggi dari aparatur pemerintah. Ini menjadi modal penting untuk mendorong literasi keuangan yang lebih baik di tengah masyarakat,” ujar Tri.
Pada sesi utama, Analis Keuangan Negara Ahli Madya Direktorat Surat Utang Negara, Chandra A. S. Wibowo, menekankan bahwa Surat Utang Negara (SUN) Ritel merupakan instrumen investasi yang dirancang khusus bagi individu Warga Negara Indonesia. Produk seperti ORI dan SBR (Savings Bond Ritel) menjadi alternatif investasi yang aman dan terjangkau.
Sementara itu, Renaldo Christian Gideon, Analis Keuangan Negara Ahli Muda, memandu diskusi mengenai siklus kehidupan finansial dan strategi investasi. Ia mengingatkan pentingnya memahami prinsip dasar investasi serta mengenali berbagai instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat awam hingga profesional.
Pemaparan teknis mengenai ORI030T3 dan ORI030T6 disampaikan oleh Norman Febianto, Analis Keuangan Negara Ahli Muda. Dalam sesi ini, peserta mendapat pemahaman utuh mulai dari struktur produk, mekanisme investasi, mitra distribusi, kanal pembayaran, hingga simulasi kupon yang ditawarkan.
“Dengan pemahaman yang baik, ASN dan pegawai pemerintah dapat menjadi agen literasi keuangan bagi masyarakat luas,” tegas Norman.
Melalui kegiatan ini, DJPPR dan DJPB berharap literasi keuangan di kalangan aparatur sipil negara semakin meningkat. Dengan begitu, partisipasi dalam investasi pemerintah tidak hanya memberikan imbal hasil kompetitif, tetapi juga turut mendorong pembangunan yang berkelanjutan bagi Indonesia.
Penulis : Alri Johan
Editor : Angga Saputra
