BANYUMAS– Demokrasi di Indonesia saat ini dinilai masih sebatas prosedural dan belum mencapai esensinya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Hal ini disampaikan oleh anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Tengah, Bambang Hariyanto Baharudin (BHB), dalam acara Fokus Group Discussion (FGD) bertema Partisipasi Politik Masyarakat dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Demokrasi, yang digelar pada Senin (27/1/2025) di Aula Kecamatan Cilongok.
BHB mengakui adanya kemajuan dalam kebebasan politik dan partisipasi publik pasca-Orde Baru (era reformasi). Namun, menurutnya, esensi demokrasi sebagai alat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat belum sepenuhnya tercapai.
“Demokrasi yang substansial seharusnya memberikan dampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Namun, persoalan struktural seperti kemiskinan dan pengangguran masih menjadi tantangan besar yang belum terselesaikan,” ujarnya.
Sebagai Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah, BHB menyoroti bahwa sistem politik saat ini lebih berfokus pada aspek prosedural, seperti pemilu, tanpa memperhatikan substansi kebijakan yang dihasilkan.
“Hal ini mencerminkan demokrasi yang prosedural, bukan substansial,” tandasnya.
Ia juga menekankan bahwa banyak masyarakat belum memahami pentingnya peran aktif mereka dalam proses politik. Akibatnya, hak politik sering kali tidak digunakan dengan bijak atau terjebak dalam praktik politik transaksional.
Untuk menciptakan demokrasi yang substansial, BHB menilai pendidikan politik sangat penting. Dengan pendidikan politik, masyarakat dapat memahami pentingnya menggunakan hak politik mereka untuk memilih pemimpin dan kebijakan yang benar-benar pro-rakyat.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan interaksi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait. Kita juga perlu menanamkan kesadaran bahwa demokrasi bukan hanya soal hak suara, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk mewujudkan kesejahteraan,” tegasnya.
BHB menyatakan bahwa peran aktif masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
“Jika kedaulatan politik digunakan dengan cerdas dan sesuai porsinya, maka demokrasi tidak hanya menjadi prosedural, tetapi benar-benar menjadi alat untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata,” katanya.
Selain BHB, acara FGD ini juga menghadirkan narasumber lain, seperti Muhammad Ryan Fitria Ramdlani, SSos, MIP, dosen jurusan Politik FISIP Unsoed, dan Agus Wahyudi SSos dari Suara Merdeka. Diskusi yang dimoderatori oleh Harry Trianggono ini diikuti oleh masyarakat umum dari Kecamatan Cilongok.
Agus Wahyudi dalam kesempatan tersebut menyampaikan, langkah untuk memperkuat peningkatan demokrasi salah satunya bisa dijalankan dengan partisipasi yang Inklusif dengan melibatkan semua kelompok masyarakat, termasuk minoritas dan perempuan.
Yang kedua, kata Agus, partisipasi yang substantif dimana masyarakat yang terlibat tidak hanya memilih, tetapi juga mengawal kebijakan. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam diskusi berdasarkan data dan fakta.
“Ada juga Partisipasi dalam ruang lokal denban memanfaatkan musyawarah desa, forum RW/RT, atau inisiatif lokal lainnya untuk memperkuat demokrasi di tingkat akar rumput,” kata Agus.
Acara ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat sekaligus menjadi langkah awal untuk menciptakan demokrasi yang lebih substansial di Indonesia. (Angga Saputra)
