FOKUS – Advokat Ananto Widagdo, SH, SPd, meminta perhatian serius dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KPP) serta Komisi III DPR RI terkait dugaan tindak pidana korupsi dan praktik mafia tanah dalam proyek pembangunan Perumahan Sapphire Mansion oleh pihak pengembang.
Permintaan tersebut disampaikan melalui dua surat resmi bernomor 010/Pemh-PKP/S.M/VII/AW/2025 dan 011/Pemh-DPR.RI/S.M/VII/AW/2025, tertanggal 8 Juli 2025.
Dalam suratnya, Ananto yang akrab disapa AW mengungkapkan bahwa pembangunan Sapphire Mansion diduga dilakukan di atas lahan eks bondo desa yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan Rumah Sederhana (RS) atau Rumah Sangat Sederhana (RSS). Hal ini merujuk pada Surat Gubernur Jawa Tengah Soewardi No. 143/26191 tertanggal 27 Desember 1997.
“Persetujuan pembangunan di atas lahan tersebut secara tegas diperuntukkan untuk rumah sederhana. Pembangunan perumahan mewah di lokasi itu jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam surat tersebut bahkan disebutkan bahwa apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan, maka persetujuan dianggap batal demi hukum,” tegas AW.
AW juga menambahkan, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukannya, proyek Sapphire Mansion diduga belum mengantongi sejumlah izin penting, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Izin Prinsip, serta dokumen lingkungan berupa UKL-UPL. Meski demikian, pihak pengembang tetap nekat memasarkan dan menjual unit rumah kepada masyarakat.
“Sudah banyak masyarakat yang membeli properti bermasalah ini. Praktik semacam ini sangat merugikan masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerugian negara,” ujarnya.
Berdasarkan temuan tersebut, AW mendesak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, serta Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, SH, untuk memberikan perhatian serius dan segera mengambil langkah tegas.
“Negara harus hadir melindungi masyarakat dari praktik pengembang nakal. Saya mendorong agar pengawasan terhadap pembangunan kawasan perumahan strategis diperketat, serta memastikan proyek hunian di pusat kota berpihak pada masyarakat kelas menengah ke bawah dan memiliki kepastian hukum,” pungkasnya.
AW juga menyampaikan bahwa perkara ini telah dilaporkannya ke Mabes Polri dan saat ini sedang ditangani oleh Tim Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas) Bareskrim Polri. (Angga Saputra)
