FOKUS UTAMA — Ratusan pensiunan aparatur sipil negara (ASN) menggeruduk Kantor Cabang Bank Mandiri Taspen Purwokerto, Kamis (9/7/2026), menuntut pembatalan total fasilitas kredit yang mereka nilai cacat hukum sejak awal.
Massa yang tergabung sebagai nasabah korban dugaan kredit bermasalah ini melakukan aksi longmarch dari Klinik Hukum Peradi SAI Purwokerto menuju kantor bank. Selain pembatalan kredit, mereka juga mendesak penghentian sementara seluruh operasional bank hingga persoalan mendapat penyelesaian berkeadilan.
Salah seorang nasabah, Naryati, mengaku tidak memiliki niat mengajukan pinjaman. Namun, ia dan korban lain terus dibujuk pihak tertentu yang diduga telah mengondisikan sistem perbankan hingga akhirnya menyetujui pencairan.
“Dari awal tuntutan kami sama, batalkan kredit ini. Kami merasakan ada kejanggalan yang sudah diatur pihak bank. Kami tidak ada niatan pinjam, tapi karena dibujuk, akhirnya kami nurut,” ujar Naryati dengan nada kecewa.
Dalam orasi, massa membongkar dugaan pelanggaran dalam proses pemberian fasilitas kredit, termasuk keterlibatan mantan pegawai bank berinisial D yang kini berstatus tersangka.
Audiensi Memanas
Ketegangan memuncak saat sesi audiensi berlangsung. Kuasa Hukum Bank Mandiri Taspen, Jeffry MH, dan Kepala Cabang Puguh Setiaris Wicaksono berupaya meredam amarah dengan menyatakan kasus investasi bodong telah ditangani kepolisian.
“Saya menyampaikan hari ini, ini dua hal berbeda. Yang bapak ibu ke sini menuntut apa? Kredit atau investasi? Kalau paham hukum, yuk kita bersama-sama ikuti prosesnya,” ujar Puguh di hadapan perwakilan massa.
Pernyataan itu sontak memicu reaksi keras. Ratusan peserta aksi serempak berteriak menolak ruang retorika hukum. “Batalkan kredit kami!” gemuruh massa disusul celetukan, “Di mana hati nurani Anda?” Mereka menegaskan pembicaraan sejak awal murni mengenai kejanggalan akad kredit, bukan investasi.
Jeffry MH menegaskan pihak bank akan tetap kooperatif menghormati koridor hukum. “Kita akan ikuti putusan hukum. Kita meminta support, tanpa melakukan langkah melanggar hukum. Kita menunggu proses hukum,” jelasnya.
Ia menambahkan, masyarakat tidak bisa menerapkan kebijakan secara langsung karena ada proses hukum yang harus dilalui. “Kalau ada proses dalam kredit, sampaikan langsung saja. Mari kita ke polisi, kami ikut patuh terhadap proses itu. Kita orang hukum takut apabila nanti salah. Makanya kita dorong sama-sama melaporkan,” katanya.
Massa: Investasi dan Kredit Satu Kesatuan
Menanggapi hal itu, pendemo menegaskan kedatangan mereka bukan untuk mengajukan permohonan kredit, melainkan diajak mengikuti program yang disampaikan Dika. Mereka menilai investasi dan kredit merupakan satu kesatuan.
“Kami ingin jawaban selain proses hukum, karena itu lama sekali, sedangkan sementara kita saat ini dalam kondisi ekonomi yang tidak baik,” ujar perwakilan massa.
Awalnya massa berencana menyegel kantor Mandiri Taspen Purwokerto, namun tidak diperbolehkan kepolisian.
Kapolresta Banyumas Kombespol Petrus Silalahi, S.H., M.H., meminta agar tidak ada tindakan penyegelan. “Jika ada pelaku di luar Dika, maka akan kami tangani. Kami sudah menerima laporan 28 orang. Siapapun pelakunya akan segera kami jalankan. Kami terang benderang dalam menindak persoalan ini,” tegasnya.
Penulis : Angga Saputra
