BANYUMAS – Polemik tata kelola Koperasi Serba Usaha Karyawan Universitas Jenderal Soedirman (KOSUKU) memasuki babak baru. Setelah sebelumnya mendapat sorotan tajam dari akademisi FPIK Unsoed, Teuku Junaidi, terkait dugaan kebocoran dana hingga Rp1,8 miliar dan manipulasi data, pihak Dewan Pengawas kini angkat bicara.
Ketua Badan Pengawas KOSUKU, Prof. Dr. Yanuar E. Restianto, menyatakan keterbukaan pihaknya terhadap pelaksanaan audit independen. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk komitmen untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi koperasi.
“Kami dari Badan Pengawas sangat terbuka dan mendukung kalau akan dilakukan audit independen,” ujar Yanuar.
Ia juga menegaskan bahwa jika laporan keuangan tahun 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), maka hal itu menjadi ranah yang akan ditindaklanjuti oleh pengurus selaku pengelola harian koperasi.
Yanuar mengaku bahwa kewenangan final atas keputusan tindak lanjut audit berada di tangan pengurus. Namun demikian, ia memastikan bahwa pihak pengawas akan memberikan dukungan penuh sebagai bentuk tanggung jawab moral dan institusional.
“Domain keputusan nanti ada di pengurus, tapi kami akan support sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi,” tegasnya.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas kritik yang dilayangkan oleh Teuku Junaidi (TJ) yang juga merupakan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan di FPIK Unsoed. Sebelumnya, TJ menilai fungsi pengawasan KOSUKU belum optimal. Ia bahkan mendesak adanya audit eksternal yang lebih komprehensif, mengingat laporan pertanggungjawaban pengurus dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama ini dinilai selalu menampilkan kondisi prima dan tidak mencerminkan dugaan persoalan internal .
TJ juga menyoroti hasil audit sebelumnya yang dilakukan KAP Arnestesa & Rekan. Menurutnya, audit tersebut masih bersifat kuantitatif dan belum menyentuh verifikasi lapangan, seperti konfirmasi kepada anggota peminjam.
“Saya sudah meminta Ketua Dewan Pengawas saat itu untuk mengundurkan diri karena beban tugasnya terlalu banyak dan fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal,” kenang TJ terkait kondisi di periode 2022-2026 kemarin.
Adapun dugaan lain yang diungkap adalah adanya kredit bermasalah serta indikasi pencatutan nama puluhan dosen dalam pengajuan pinjaman tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
Penulis : Angga Saputra
