Dr. Agus Rizal
(Ekonom Univ MH Thamrin)
Maghrib masih lama. Kami meriung menunggu bukber. Tradisi tahunan. Berulang dan menantang. Menjelang berbuka puasa di bulan Ramadan, sebuah percakapan sederhana di cafe Nusantara tersaji refleksi panjang tentang peradaban. Diskusi dibuka pembicara dengan menelusuri sejarah peradaban Islam, dari dinamika kekuasaan hingga perdagangan, politik suku Quraisy.
Dari pembacaan sejarah itu muncul satu kesimpulan bahwa dalam setiap fase sejarah, peradaban bergerak melalui perebutan wilayah, penguasaan sumber daya, dan upaya mempertahankan kemartabatan kolektif.
Kesimpulan tersebut membawa diskusi pada pemahaman yang lebih luas bahwa konflik jarang berdiri semata-mata atas dasar keyakinan atau identitas. Di baliknya hampir selalu ada kepentingan strategis seperti jalur perdagangan, energi, dan dominasi politik. Pola ini terus berulang dari masa ke masa, hanya agensi, lembaga, agenda dan teknologinya yang berubah.
Dalam konteks kekinian, pola klasik itu terlihat dalam perang yang melibatkan Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Tentu, perang tersebut tidak dapat dilepaskan dari perebutan pengaruh di Timur Tengah serta kepentingan besar terhadap sumber daya energi yang menopang ekonomi dunia, plus jalur-jalurnya.
Keterkaitan energi dengan konflik geopolitik menjadi semakin jelas ketika melihat posisi strategis Selat Hormuz. Jalur laut sempit ini merupakan salah satu nadi distribusi minyak global. Ancaman terhadap jalur ini selalu memicu kegelisahan pasar internasional karena sebagian besar minyak dari Teluk Persia melewati selat tersebut sebelum menuju berbagai negara konsumen.
Karena itu, konflik di kawasan ini tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berkaitan dengan kepentingan ekonomi negara besar seperti Tiongkok yang memiliki kebutuhan energi sangat besar untuk menopang industrinya. Dalam sudut pandang geopolitik global, perebutan pengaruh di Timur Tengah juga berkaitan dengan kendali atas arus energi menuju Asia.
Situasi tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik. Ada yang menafsirkan konflik ini sebagai persoalan agama, ada yang melihatnya sebagai persaingan geopolitik, sementara ekonom membahas dampaknya terhadap stabilitas energi dan perdagangan global. Dunia sibuk menganalisis konflik tersebut dari berbagai sudut pandang.
Namun, di tengah riuhnya analisis itu muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apa posisi Indonesia dalam gejolak tersebut? Apakah Indonesia hanya menjadi penonton yang mengikuti narasi global, atau mampu membaca peluang strategis dari perubahan geopolitik dunia? Pertanyaan ini penting karena setiap konflik global sebenarnya membuka ruang peluang baru. Ketidakstabilan energi dunia seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat pengembangan energi baru dan energi terbarukan. Terlebih, ketergantungan terhadap impor minyak merupakan kerentanan strategis yang sewaktu-waktu dapat mengguncang stabilitas ekonomi nasional.
Di sisi lain, Indonesia juga memiliki kekuatan yang sering diabaikan tetapi sebenarnya sangat strategis yaitu rempah dan herbal. Dalam sejarah perdagangan dunia, komoditas ini pernah menjadikan Nusantara sebagai pusat ekonomi global. Kini ketika kesadaran kesehatan meningkat, kekayaan tanaman obat kembali memiliki nilai ekonomi yang sangat besar.
Karena itu, rempah dan herbal tidak boleh lagi dipandang sekadar komoditas tradisional. Indonesia memiliki peluang membangun strategi global sebagai bio-pharmacy hub, yaitu pusat produksi bahan baku farmasi alami berbasis biodiversitas tropis. Dengan dukungan riset ilmiah, standardisasi, dan industrialisasi, kekayaan tanaman obat Nusantara dapat menjadi fondasi industri kesehatan global yang bernilai tinggi.
Dalam konteks geopolitik, strategi bio-pharmacy hub juga memiliki makna diplomasi yang penting. Sebagai negara yang secara historis berada dalam tradisi politik luar negeri bebas aktif dan memiliki kedekatan dengan Gerakan Non-Blok, Indonesia tidak harus terjebak dalam polarisasi kekuatan global. Melalui pengembangan industri kesehatan berbasis biodiversitas, Indonesia dapat memainkan peran sebagai penyedia kebutuhan kesehatan global tanpa harus terlibat dalam blok politik tertentu.
Pendekatan ini menciptakan posisi strategis yang unik. Ketika negara besar terlibat dalam konflik energi, rivalitas militer, dan perebutan pengaruh, Indonesia justru dapat membangun reputasi sebagai pusat produksi biofarmasi dunia yang melayani berbagai negara tanpa diskriminasi geopolitik. Dalam bahasa geopolitik modern, kekuatan tersebut dapat menjadi instrumen soft power yang berbasis pada kesehatan dan ilmu pengetahuan.
Di sini, memiliki pemerintahan yang jenius menangkap peluang menjadi penting. Pemerintah yang fokus pada upaya merealisasikan cita-cita para pendiri republik. Cita-cita dan impian yang ditulis dengan sengit, karena tidak semua orang akan memahami visi dan impian-impian itu.
Kita tahu, visi dan cita-cita para pendiri republik bukan sekedar memiliki kehidupan yang layak, tetapi juga tentang belajar bagaimana menemukan kedamaian dan perlawanan semesta pada penjajahan manusia atas manusia.
Pada akhirnya, diskusi menjelang buka puasa itu kembali pada refleksi sejarah Islam yang menjelaskan naik turunnya peradaban melalui konsep Asabiyah yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun (abad ke-14). Asabiyah adalah solidaritas sosial yang membuat suatu kelompok mampu membangun kekuatan politik dan menjaga kemartabatan kolektif.
Pertanyaan yang tersisa bagi Indonesia hari ini sederhana tetapi menentukan arah masa depan bangsa: apakah kita memiliki asabiyah sebagai bangsa untuk membangun negara yang bermartabat dan berdaulat? Ataukah kita masih sibuk menjadi penonton dalam panggung geopolitik dunia? Semoga kita segera sadar dan tegak berdiri berdaulat.(*)
