NASIONAL, indiebanyumas.com– Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) melakukan operasi pasar dalam rangka pengendalian harga beras. Hal itu disampaikan mengingat sebanyak 75 persen wilayah di Indonesia masih mengalami kenaikan harga beras.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengatakan, fakta yang terjadi di lapangan didasarkan atas data Badan Pusat Statistik (BPS). Bahkan, mayoritas atau sebanyak 65 persen daerah belum menjalankan operasi pasar untuk tujuan pengendalian harga.
“Penjelasan dari Bulog bahwa stok beras kita di seluruh daerah merata dan cukup. Namun demikian dari laporan mingguan yang kita terima bahwa 196 daerah yang melaksanakan operasi pasar, jadi kurang lebih masih sekitar 250 daerah yang belum melaksanakan operasi pasar tersebut,” kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (13/3/2024) dikutip dari laman resmi Kemendagri.
Pada Rakor yang dihadiri Kementerian/Lembaga (K/L) tersebut, secara khusus Tomsi meminta kepada pihak Bulog untuk melakukan jemput bola dalam berkoordinasi dengan kepala daerah. Dia pun menekankan agar kepala daerah tidak hanya menerima laporan dari staf, tetapi juga melakukan pengecekan kembali ke lapangan.
“Mayoritas 65 persen belum melaksanakan operasi pasar, ini 196 Pemda yang melaksanakan operasi pasar, mulai dari Aceh Singkil sampai dengan Pulau Taliabu. Daerah-daerah yang lain tidak melaporkan melaksanakan operasi pasar, padahal stoknya cukup, kemudian harga naik, mohon untuk teman-teman kepala daerah bisa menjadi lebih perhatian terhadap pelaksanaan operasi pasar ini,” tegasnya.
Tomsi mewanti-wanti seluruh Pemda agar jangan sampai dari minggu ke minggu mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali. Selain beras, menurut catatan BPS, berbagai komoditas lain yang juga mengalami kenaikan harga di antaranya cabai merah, cabai rawit, telur ayam, daging ayam, hingga minyak goreng. Terhadap hal itu perlu adanya langkah-langkah pengendalian.
“Bagi teman-teman yang khususnya kepala daerahnya Pj. (Penjabat) ini merupakan peringatan pertama dan kami akan evaluasi sampai tiga kali. Kalau memang berturut-turut tidak ada laporannya berarti teman-teman tidak bekerja di sana,” ungkapnya.
Tomsi berharap, pengawasan terhadap kenaikan harga bahan pokok penting semakin diperkuat. Satgas Pangan di daerah dibantu stakeholders terkait perlu terus berupaya untuk melaksanakan langkah-langkah pengendalian, mendeteksi kenaikan, dan melakukan tindakan secara langsung, termasuk dengan melakukan gerakan menanam.
“Terutama daerah-daerah yang cabainya pada hari ini sudah pada titik mendekati 100 ribu rupiah bisa dapat mengatasinya dan tidak terus berulang. Di situlah letak kepiawaian teman-teman kepala daerah untuk mengantisipasi dalam hal cabai ini,” tandasnya.
Angga Saputra
