NASIONAL, indiebanyumas.com– Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan bahwa pihaknya dan pemerintah sepakat menyetujui revisi Undang-Undang Desa pada tingkat satu. Persetujuan itu dilakukan pada rapat, Senin (5/2/2024) malam.
“Setelah melalui lobi-lobi panjang akhirnya diputuskan kesepakatan yang nantinya menjadi keputusan Panja, yang pertama terkait kluster nomor 6 mengenai jabatan kepala desa. Dengan demikian dihasilkan kesepakatan bahwa masa jabatan untuk Kepala Desa menjadi 8 tahun dan dibatasi maksimal 2 periode,” katanya.
Dia menyampaikan bahwa rapat berlangsung dengan cepat. Menurut dia, hal ini dikarenakan pembahasan revisi UU Desa sudah berulang kali dilakukan.
“Kan hanya 8 poin yang pemerintah berbeda dengan DPR, dan itu Alhamdulillah dikompromikan menjadi rumusan, sehingga bisa disahkan,” ujar dia.
“Tahapan pembentukan UU kita lalui sesuai ketentuan perundang undangan,” kata Awiek.
Sebelum rapat persetujuan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan setidaknya ada delapan poin DIM dari pemerintah yang berbeda dengan RUU usul inisiatif DPR. Dia menyebutkan poin itu di antaranya soal masa jabatan kepala desa hingga alokasi penganggaran untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
“(Soal poin DIM) masalah jabatan karena dari teman-teman yang menghendaki mengusulkan 9 x 2 tahun, yang lama 6 x 3, kami juga pemerintah (mengusulkan) 6 x 3. Tapi teman-teman dari desa mengambil jalan tengah mengusul yang baru 8 × 2, itu kita bicarakan aja nanti dalam DIM. Tapi kan karena namanya pembahasan kan terbuka untuk dia tergantung adu argumentasi nanti kan,” kata Tito.
Soal alokasi penganggaran untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, Tito mengatakan pemerintah mengusulkan agar dana itu ditransfer langsung dari pemerintah pusat ke pemerintah desa tanpa lewat pemerintah daerah. Dia menyebutkan hal ini merespons aspirasi dari para kepala desa yang mengaku penghasilannya kerap tertahan di tingkat pemerintah daerah.
“Kemudian di antara yang lain adalah masalah dana ya, alokasi dana desa yang diminta terutama untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa itu langsung transfer ke desa, tidak ke bupati. Dari pusat langsung dana desa itu untuk masalah penghasilan tetap,” kata Tito.
H. Saefudin SH, Kepala Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok yang juga Ketua Umum Satria Praja mengatakan, dengan disahkannya revisi pasal 39 ayat 1 UU No 6 tahun 2014 tentang desa maka untuk masa jabatan yang sudah 3 periode tidak bisa mengikuti kembali kontestasi Pilkades di wilayahnya, dan hanya menerima tambahan waktu 2 tahun masa waktu jabatan.
“Kemudian untuk yang menjabat 2 periode maka diberi kesempatan untuk bisa kembali mengikuti kontestasi lagi,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa pihaknya menerima surat presiden (surpres) berisi penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi Undang-Undang Desa.
Hal itu disampaikan Puan saat membuka rapat paripurna pada Selasa (5/12/2023).
“Sidang dewan yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima 4 pucuk surat dari Presiden Republik Indonesia,” kata Puan saat membuka rapat.
“Yaitu, (nomor) R45, tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa,” ujarnya lagi.
Angga Saputra
