INDIE BANYUMAS
  • BERANDA
  • BANYUMAS RAYA
  • HUKUM
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • DUNIA
  • HUMANIORA
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil
INDIE BANYUMAS
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil
INDIE BANYUMAS

Monitoring dan Evaluasi KPK RI untuk Pencegahan Korupsi di Banjarnegara

Jumat, 1 Oktober 2021

BANJARNEGARA – Tim dari Direktorat Wilayah III Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) Republik Indonesia melakukan Rapat Koordinasi dan Monitoring Centre of Preventation (MCP) dengan Pemkab Banjarnegara, Kamis (30/9/2021) di Ruang Rapat Bupati Banjarnegara.

Kasatgas Direktorat Wilayah III Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Uding Juharudin meyampaikan pihaknya melakukan monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi di Kabupaten Banjarnegara.

Dijelaskannya, area intervensi yang menjadi fokus aksi pencegahan korupsi di pemerintah daerah ada 8 antara lain, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, kapibilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset dan tata kelola keuangan desa.

Dari hasil verifikasi data MCP KPK terhadap Kabupaten Banjarnegara, di tahun 2021 sampai bulan September ini capaiannya adalah sebesar 54,12. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Banjarnegara di urutan ke 12 se Provinsi Jawa Tengah dan urutan 64 di tingkat nasional.

“Capaian tersebut harus ditingkatkan lagi. Indikator-indikator yang masih kurang harap untuk segera diperbaiki,” jelas Uding. Seraya meminta kepada seluruh Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Banjarnegara untuk saling bekerja sama melengkapi data untuk dimasukan dalam MCP.

Hal tersebut diperlukan untuk melihat capaian kinerja dan perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. “Intinya dari monitoring ini adalah bagaimana agar pemerintahan itu tansparan, akuntabel dan bebas korupsi,” kata Uding Juharudin lagi

Plh Bupati Banjarnegara, Syamsudin berkomitmen akan melakukan upaya-upaya perbaikan agar indikator-indikator dalam area intervensi yang disampaikan tim dari KPK dapat terpenuhi dan mencapai hasil maksimal.

Oleh karenanya, Syamsudin meminta seluruh jajarannya untuk bersinergi melakukan langkah-langkah strategis guna mewujudkan hal tersebut diatas.

“Kepada semua OPD pengampu area intervensi segera mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk bisa merealisasikan capaian seperti yang diharapkan,” tandas H Syamsudin, Plh Bupati Banjarnegara. (*)

ShareTweetKirimkan
Sebelumnya

Bupati dan DPRD Sepakat Raperda Perubahan APBD 2021 Ditetapkan

Selanjutnya

Gempa dengan Magnitudo 3,3 Landa Cilacap

TERBARU

Orang Tua Santri Korban Kekerasan di Ponpes Diperiksa Polisi, Harap Ada Tanggung Jawab Pelaku

Upaya Mediasi Dugaan Pemerasan Penarikan Mobil di Banyumas Buntu

Sabtu, 11 April 2026

Pemerintah Tegaskan Indonesia Stabil: “Tidak Ada Chaos, Semua Terkendali”

Pemerintah Tegaskan Indonesia Stabil: “Tidak Ada Chaos, Semua Terkendali”

Sabtu, 11 April 2026

Modal Rp5 Juta, Andes Kini Raup Rezeki dari Ribuan Gurame

Modal Rp5 Juta, Andes Kini Raup Rezeki dari Ribuan Gurame

Sabtu, 11 April 2026

POPULER BULAN INI

KPK OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman

KPK OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman

Jumat, 13 Maret 2026

Profil Ammy Amalia: Dari Anggota DPR, Notaris, Kini Jadi Plt Bupati Cilacap

Profil Ammy Amalia: Dari Anggota DPR, Notaris, Kini Jadi Plt Bupati Cilacap

Senin, 16 Maret 2026

Peredaran Uang Palsu Hebohkan Pasar Cilongok, 4 Pedagang Jadi Korban

Peredaran Uang Palsu Hebohkan Pasar Cilongok, 4 Pedagang Jadi Korban

Sabtu, 4 April 2026

Selanjutnya

Gempa dengan Magnitudo 3,3 Landa Cilacap

Banyak Agen 'Double Gardan', Kok Bisa?

Tentang Kami / Redaksi
Pedoman Media Siber / Independensi & Donasi

© 2021 indiebanyumas.com

Tentang Kami / Redaksi / Pedoman Media Siber / Independensi & Donasi

© 2021 indiebanyumas.com
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil
  • BERANDA
  • BANYUMAS RAYA
  • HUKUM
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • DUNIA
  • HUMANIORA

© 2021 indiebanyumas.com