Banjarnegara – Setelah KPK menetapkan Bupati Banjarnegara BS sebagai tersangka, Gubernur Jawa Tengah langsung mengambil langkah cepat, termasuk sudah menandatangani pelaksana tugas (Plh) bupati Banjarnegara. Hal ini diungkapkan dalam kunjungannya ke Banjarnegara pada, Senin (6/9/2021).
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta agar pelayanan publik di Banjarnegara tidak sampai terganggu. Sehingga, dia meminta wakil bupati untuk segera mengambil langkah cepat agar roda pemerintahan di Banjarnegara tetap berjalan.
“Saya minta layanan publik tidak boleh terganggu, soal surat plh bupati, tadi sudah saya teken, dan saya juga sudah meminta wakil bupati segera mengambil langkah-langkah cepat agar roda pemerintahan di Banjarnegara tidak terganggu,” katanya.
Menurutnya, adanya kasus ini diharapkan menjadi momentum Banjarnegara untuk mereform diri. Dia juga sudah memberikan sedikit guiding terkait hal serupa berdasarkan pengalaman pemerintah provinsi dalam menangani kasus serupa.
Dikatakannya, perubahan ini bisa dilakukan dari dalam, sebab perubahan ini tanpa dilakukan dari dalam percuma. Untuk itu, gubernur mengajak agar politik anggaran yang ada didigitalkan, jika mengalami kesulitan, pemerintah provinsi akan mendampingi, sehingga nantinya semuanya serba elektronik. Dengan begitu, sistem pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat akan lebih mudah.
Tidak hanya itu, gubernur juga mendorong semua pejabat untuk melakukan LHKPN secara rutin, sekecil apapun harus dilaporkan, termasuk semua anggota DPRD, termasuk memaksimalkan fungsi unit pengelola gratifikasi.
“Awalnya memang sulit, eman-eman sedikit saja masa dilaporkan, nah ini yang biasanya berawal dari sedikit kemudian menjadi banyak dan akhirnya bermasalah. Masa jabatan ini tinggal 9 bulan lagi, mari kita perbaiki bersama,” ujarnya.
Dikatakannya, momentum seperti ini hendaknya dijadikan ajang untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mudah, murah, cepat, transparan, akuntabel, dan bersinergitas. Sikat semua pungli, ngga boleh ada setoran, kalau perlu TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) bagi ASN kita tingkatkan, dan itu bisa dilakukan kalau reform politik anggaran dilakukan dan dikontrol dengan baik.
“Kalau sudah begitu, ASN ini akan bekerja dengan tenang dan nyaman, tidak ada lagi dikejar-kejar orang, ditekan orang dan lainnya. Ini harus bisa dilakukan di Banjarnegara,” katanya.
