PURWOKERTO — Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) A.K. Anshori Purwokerto menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Rancangan Undang-Undang (RUU) Perekonomian Nasional dan Penguatan Ekonomi Pancasila” di Aula A.K. Anshori Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Sabtu (4/10/2025).
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan akademisi untuk mengkaji arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan. Di antaranya Rektor UMP Prof. Dr. Jebul Suroso, Prof. Yudhie Haryono (penyusun naskah akademik RUU Perekonomian Nasional), Prof. Dr. Abdul Aziz (Guru Besar Ilmu Hukum Unsoed), serta Mukit Hendrayatno (Ketua Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia/PPJAI).
Dalam sambutannya, Prof. Jebul menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat kecil dan berakar pada nilai-nilai Pancasila.
“Perekonomian nasional saat ini telah bergerak di jalur yang cukup baik dengan menghidupkan ekonomi mikro sesuai prinsip ekonomi Pancasila. Harapannya, ini memberi manfaat langsung kepada masyarakat dan selaras dengan program pemerintah,” ujarnya.
Diskusi utama dipandu Apt. Heri Susanto, S.Farm., dengan narasumber utama Prof. Yudhie Haryono. Ia menegaskan bahwa RUU Perekonomian Nasional bukan sekadar dokumen normatif, melainkan instrumen untuk mewujudkan sistem ekonomi berkeadilan sosial.
“RUU ini diharapkan bisa dikoreksi dan disempurnakan bersama, agar cita-cita menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur—masyarakat sejahtera dan berkeadilan—benar-benar terwujud dalam praktik ekonomi bangsa,” jelas Prof. Yudhie.
Prof. Abdul Aziz menyoroti aspek yuridis dalam RUU tersebut. Menurutnya, perlu ada kejelasan posisi hukum ekonomi kerakyatan agar memiliki kekuatan implementatif dalam kebijakan negara.
“RUU ini tidak boleh berhenti di tataran ideologis. Ia harus menjadi landasan hukum yang melindungi pelaku ekonomi kecil dan menjadi acuan pemerintah dalam menata struktur ekonomi nasional secara adil dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dari sisi pelaku usaha, Mukit Hendrayatno menilai RUU ini berpotensi memperkuat sektor ekonomi berbasis kearifan lokal. Ia menekankan pentingnya memasukkan UMKM dan industri tradisional dalam desain besar ekonomi nasional.
“Ekonomi Pancasila bukan hanya soal kebijakan makro, tapi juga tentang memberi ruang bagi ekonomi lokal tumbuh seperti industri jamu dan produk herbal yang selama ini menopang ekonomi rakyat,” ujarnya.
Ketua Umum PC IMM A.K. Anshori Purwokerto, Zunifan Arif Nugroho, berharap FGD ini memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan sesuai amanat konstitusi.
“IMM berkomitmen mengambil peran strategis dalam menyuarakan gagasan ekonomi kerakyatan yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila,” tegasnya.
Di akhir sesi, forum menyepakati dukungan terhadap lahirnya Undang-Undang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (UUPNKS), sepanjang selaras dengan Pancasila dan Konstitusi serta menjamin kesejahteraan dan keadilan ekonomi. (Angga Saputra)
