Moeldoko akhirnya buka suara soal keterpilihannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Suara perdana dari Moeldoko itu pun dituding melantur oleh kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Moeldoko buka suara melalui akun Instagramnya, Minggu (28/3) kemarin. Kepala Staf Kepresidenan itu mengatakan, telah terjadi kekisruhan dalam Partai Demokrat yang mengakibatkan berubahnya arah demokrasi partai tersebut.
“Saya orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat. Kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat,” ujar Moeldoko melalui posting-an Instagram resminya, @dr_Moeldoko.
Moeldoko mengungkapkan, telah terjadi pertarungan ideologis di tubuh Partai Demokrat menjelang Pemilu 2024. Pertarungan juga disebut dilakukan secara terstruktur.
“Terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali, ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045,” kata Moeldoko.
Dia menuturkan tindakan KLB yang dilakukan kader Demokrat bukan hanya untuk menyelamatkan partai. Menurutnya, hal ini juga untuk menyelamatkan bangsa.
“Ada kecenderungan tarikan ideologis itu terlihat di tubuh Demokrat, jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa,” kata Moeldoko.
Moeldoko mengaku hal inilah yang membuatnya menerima permintaan sebagai ketua umum. Serta untuk memimpin Partai Demokrat.
“Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat, setelah tiga pertanyaan yang saya ajukan kepada peserta KLB,” ujar Moeldoko.
Dalam unggahannya, Moeldoko juga menjelaskan, keputusannya menerima saat didaulat menjadi Ketum Partai Demokrat di KLB Deli Serdang bersifat pribadi. Dia pun enggan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diseret-seret dalam persoalan tersebut.
“Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat, setelah tiga pertanyaan yang saya ajukan kepada peserta KLB,” kata Moeldoko.
“Saya terbiasa mengambil risiko seperti ini, demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bawa-bawa Presiden untuk persolan ini,” imbuhnya.
Moeldoko meyakini keputusannya benar. Dia pun menegaskan enggan membebani Presiden Jokowi akan keputusannya tersebut.
“Terhadap persoalan yang saya yakini benar dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani Presiden,” kata dia.
Tidak hanya itu, Moeldoko juga mengaku tidak memberi tahu keputusannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat kepada istri dan keluarga.
“Saya juga khilaf, tidak memberi tahu kepada istri dan keluarga,” tuturnya.
Pernyataan Moeldoko itu pun mendapat respons dari Partai Demokrat kubu AHY. Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat Ardy Mbalembout menyebut Moeldoko sok tahu dan tidak mengenal Partai Demokrat.
“Habis tertipu menjadi ketua umum melalui KLB ilegal, sehingga didaulat menjadi Ketum KW laiknya jam KW, sekarang malah omongannya melantur ke mana-mana. Itulah akibat Moeldoko bukan orang Demokrat dan tidak mengenal Partai Demokrat, tapi sok tahu bilang ada pertarungan ideologis di Demokrat,” ujar Ardy dalam keterangan tertulis, Minggu (28/3/2021).
Ardy mengatakan para kader Partai Demokrat merasa nyaman di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurutnya, tidak ada ideologi selain Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai Pancasila di dalam Partai Demokrat.
“Kami sangat nyaman bersama Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai Pancasila, sangat dipegang teguh di sini. Tidak ada ideologi lain yang mendapat tempat di sini,” kata Ardy.
rdy menyebut, bila Moeldoko mau menyelamatkan bangsa, lakukan tugasnya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). Menurutnya, bukan malah merebut paksa Partai Demokrat.
“Kalau benaran mau menyelamatkan bangsa dan negara, bukan kemudian menjadi bagian dari begal politik yang merebut paksa Partai Demokrat secara ilegal. Lakukan saja tugasnya selaku Kepala Staf Presiden dengan sungguh-sungguh,” kata Ardy.
“Presiden saja tidak punya waktu luang memikirkan hal lain selain mengurusi negara, ini kepala staf presiden malah sibuk bersiasat merebut kepemimpinan partai politik secara kasar dan ilegal,” imbuhnya.
Selanjutnya, Ardy menyebut Moeldoko tidak perlu mengajari Partai Demokrat tentang demokrasi. Ardy menilai kongres yang Partai Demokrat pada 2020 sesuai dengan hukum, sedangkan Moeldoko dipilih sebagai ketum secara ilegal.
“Jangan ajari kami tentang demokrasi. Kongres kami tahun 2020 sah sesuai dengan hukum, dan berjalan dengan demokratis. Anda itu dipilih jadi Ketum KW di KLB ilegal, melanggar UU Parpol dan AD/ART Partai Demokrat, lalu dipilih bukan oleh pemilik suara, pakai mekanisme voting gaya anak SD, malah mau bahas-bahas demokrasi? Mikir!” pungkas Ardy.
