Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk memberikan penjelasan terperinci dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Jokowi menegaskan bahwa para menteri memiliki kebebasan penuh untuk menyampaikan informasi tentang kinerja pemerintahan tanpa adanya pembatasan.
“Kalau Bu menteri keuangan mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya, lah,” kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4).
Meskipun demikian, Jokowi menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut terkait tuduhan politisasi bantuan sosial dalam sidang MK, dengan menyatakan bahwa ia mempercayakan seluruh proses hukum kepada lembaga yang berwenang.
Jokowi juga memastikan bahwa Sri Mulyani dan Tri Rismaharini akan hadir dalam sidang yang dijadwalkan pada hari Jumat. Dia juga meminta kesabaran dari media massa dalam menunggu penjelasan dari para menteri.
“Semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir hari Jumat,” tambahnya.
Sebelumnya, MK telah memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Mereka diminta memberikan keterangan terkait dugaan politisasi bantuan sosial dan APBN yang diduga mendukung pasangan Prabowo-Gibran.
Keempat menteri yang dipanggil adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
