Prof. Yudhie Haryono PhD
CEO Nusantara Centre
Merasakan jeda. Tetapi jeda ini terlalu panjang. Terlebih, rintik hujan tak henti-henti. Kami terjebak limbo di Bandara Kualanamu, Medan. Aku hendak menghadiri temu ekonom muda dalam perayaan perlawanan.
Apa yang dilawan? Dua projek besar: denasionalisasi dan deindonesianisasi. Tentu saja ini kerja raksasa. Lebih tepatnya, kerja peradaban. Dan, dalam perayaan itu harus ditegaskan “tidak tergantung pada kemenangan dan kursi.”
Tentu, karena hidup keren bisa dinikmati dan dirayakan tanpa harus jual diri. Tanpa harus menjilat dan menghamba; tidak wajib merubah merdeka jadi budak dan gedibal.
Ini semua berkebalikan dengan penyembah kursi, hamba kuasa. Merekalah yang selama 50 tahun dilakukan oleh para ekonom neoliberalis di seputar istana: Bappenas, Kemenkeu dan Bank Indonesia.
Mereka yang membuat indonesia jadi negara predator. Negara (elite) yang menggunakan kekuasaannya untuk mengeksploitasi dan memangsa sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) untuk kepentingan kelompok tertentu.
Di negara predatoris, korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang menjadi tradisi. Defisit akuntabilitas dan bertindak sewenang-wenang tanpa konsekuensi menjadi menu sehari-hari.
Pelanggaran hak asasi manusia (HAM), penindasan terhadap oposisi, pembatasan kebebasan, dan kekerasan terhadap masyarakat sipil jadi kurikulum harian.
Peningkatan kemiskinan, pengangguran dan kesakitan sangat signifikan. Bahkan, penghancuran ketiganya “bukan tujuan.” Kurikulumnya justru pelanggengan. Menjijikkan sekali.
Tentu saja, ekonom gelap (neoliberal) tidak bisa menerangi ekonomi Indonesia yang gelap. Kegelapan yang memastikan terciptanya negara predatoris. Sebab, yang bisa menerangi ekonomi gelap hanya ekonom terang (Pancasila).
Setelah bertemu pasukan, perjamuan dan perayaan perlawanan ekonomi, kertas kerja disepakati: sejarah di kita, seidealis apapun orangnya bila ketemu kepentingan diri, keluarga dan genknya, maka banyak yang runtuh jiwanya.
Menghadapi realitas itu, setidaknya kami pilih “mati dengan terhormat.” Agar DNA patriotisme dan jiwa revolusioner tidak punah dan redup di negeri kita ini.
Bila patriotisme punah, yang tersisa hanya hitung-hitungan untung-rugi. Lalu, negeri ini bakal jadi pasar tanpa jiwa, tempat orang saling jual harga diri demi posisi.
Tanpa patriotisme, bangsa cuma nama di peta, bukan rumah tempat tertawa bersama dan kaya bersama: bukan negeri pancasila. Bukan baldah toyyibah. Bukan negeri yang diimpikan para pendirinya.
Menjadi subjek kerja peradaban ini, mari kita kutip nasihat sastrawan besar republik Indonesia, Suryaesa (2025), “idealis yang tak pernah belajar mengalah, akhirnya kalah oleh dirinya sendiri. Tapi, idealis yang bisa menunduk tanpa tunduk—dialah yang benar-benar tegak.”(*)
