PURWOKERTO — Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat transformasi digital. Pesannya jelas: pemerintahan digital bukan sekadar soal teknologi, tapi juga kepemimpinan, budaya kerja, dan kolaborasi antarlembaga.
Permintaan itu disampaikan Sadewo saat membuka Forum Smart City Kabupaten Banyumas 2026 di Oemah Daun Cafe & Resto, Purwokerto, Selasa (17/11/2026). Forum ini digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), mengangkat tema Kepemimpinan Digital sebagai Penggerak Terwujudnya Pemerintahan Digital di Kabupaten Banyumas.
Peserta forum meliputi kepala perangkat daerah atau perwakilan, direktur RSUD, camat, lurah, serta pejabat struktural. Hadir sebagai narasumber Muhammad Kevin dari Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah, Kementerian PANRB.
Sadewo menegaskan, transformasi digital bukan pekerjaan Dinkominfo atau BKPSDM semata. Semua perangkat daerah harus ambil peran agar perubahan sistem pemerintahan berjalan menyeluruh.
“Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin dalam membangun pola pikir, budaya kerja, dan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, inovatif, kolaboratif, serta berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Ia meminta kepala OPD, camat, lurah, dan direktur rumah sakit memetakan sekaligus meningkatkan kompetensi digital aparatur sipil negara (ASN). Integrasi data dan proses bisnis antarlembaga juga perlu diperkuat agar tidak terjadi duplikasi aplikasi. Para pimpinan diminta memberi teladan dan memastikan inovasi digital terus berjalan di lingkungan kerja masing-masing.
Indeks SPBE Banyumas Melompat
Dalam forum itu, Sadewo membeberkan capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Banyumas. Indeks SPBE Banyumas kini mencapai 4,45 dengan predikat Memuaskan, naik dari 3,39 pada 2023.
Capaian itu menempatkan Banyumas di peringkat pertama dari 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah dan peringkat keenam nasional untuk kategori kabupaten.
Pada evaluasi perdana Pemerintah Digital 2026, indeks sementara Banyumas tercatat 2,02. Angka itu di atas target RPJMD dan indeks nasional sementara sebesar 1,54.
Contoh Nyata Kolaborasi
Sadewo mencontohkan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah dalam menyelesaikan persoalan pemerintahan. Salah satunya penataan pedagang di Jalan Vihara yang melibatkan Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan Dinas Pekerjaan Umum.
Di bidang kepegawaian, promosi dan mutasi jabatan disebut telah menggunakan pendekatan manajemen talenta dan kompetensi.
Kepemimpinan Digital Jadi Kunci
Narasumber dari Kementerian PANRB, Muhammad Kevin, menjelaskan bahwa kepemimpinan digital adalah kemampuan pejabat mengarahkan sumber daya manusia dan organisasi untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan kualitas pemerintahan.
Pada level tiga, pejabat dituntut tidak sekadar mampu mengoperasikan aplikasi, tetapi juga menganalisis persoalan dan mengambil keputusan.
Lewat forum ini, Pemkab Banyumas berharap transformasi digital tidak berhenti pada pengembangan aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi diharapkan menyederhanakan birokrasi, mempercepat pelayanan publik, dan mendorong pengambilan keputusan berbasis data. (redaksi)






