indiebanyumas.com – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Wayan Sudirta meminta Polri tetap netral dan menolak segala bentuk intervensi dari pihak manapun jelang penyelenggaraan Pemilu 2024.
Wayan menyebut semakin banyak benturan di masyarakat akibat gesekan kepentingan politik menjelang Pemilu 2024.
“Saya harus berani nasehatkan mengingatkan Polri untuk apa? Agar ekstra hati-hati dan waspada dan penuh perhitungan dalam menentukan langkah dan kebijaksanaan terhadap apa? Terhadap intervensi berbagai pihak kepada Polri,” kata Wayan dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Polri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/11) dikutip dari laman CNN Indonesia.
“Polri harus tegas menolak segala kegiatan yang dapat mencoreng citra netralitas Polri segala kegiatan apapun,” sambungnya.
Lebih lanjut, Wayan pun menyinggung soal pemasangan baliho-baliho tertentu soal pemilu yang sempat dikaitkan dengan keterlibatan pihak kepolisian.
Wayan meminta hal tersebut tak lagi terjadi. Ia pun meminta pihak kepolisian sigap merespons jika ada tudingan serupa yang terjadi di masa depan.
“Kalau dikaitkan tapi faktanya tidak ada, mudah menjawab tapi kalau dikaitkan susah mengklarifikasi ini masalah besar bagi Polri ke depan,” ujar Wayan.
Wayan menilai respons sigap yang diberikan Polri atas tudingan terkait netralitas dalam pemilu penting untuk menjaga citra Polri.
“Jadi citra Polri harus dijaga netralitas Polri tidak kalah pentingnya untuk dijaga,” tandasnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mempersilakan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran aturan pemilu yang dilakukan aparat kepolisian.
Listyo mengklaim pihaknya bakal menindak tegas seluruh anggotanya yang terbukti melanggar komitmen Polri untuk tetap netral dalam Pemilu 2024. Kendati demikian, ia juga meminta agar seluruh tudingan tersebut agar disertai bukti.
“Kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut ya silakan saja dilaporkan, tentu kita akan proses,” ujarnya kepada wartawan, Jakarta, Selasa (14/11).
Mahfud Mengaku Terima Banyak Laporan Kecurangan di Daerah
Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendapat berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan Pemilu 2024. Menurutnya, bisa jadi kecurangan itu benar terjadi, namun ada kemungkinan itu manipulasi informasi.
“Hari-hari ini saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu, bisa jadi dugaan kecurangan itu benar terjadi, tapi bisa juga hanya manipulasi informasi,” kata Mahfud dalam video yang diterima, Senin (13/11).
Mahfud yang juga calon wakil presiden di Pilpres 2024 ini mengatakan bila kecurangan itu benar terjadi, mungkin saja dilakukan oleh aparat. Selain itu mungkin juga oleh masyarakat biasa.
Mahfud menjelaskan dari laporan yang diterimanya, kecurangan itu antara lain adanya dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya, terjadi penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat.
“Alat peraga sosialisasi capres-cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP, ada juga laporan sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga sebagai tindakan intimidasi,” ujarnya.
Ia juga mendapat laporan adanya aktivis dan masyarakat sipil juga yang diduga diintimidasi oleh aparat,
Mahfud menjelaskan kejadian-kejadian di atas dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.
“Oleh karena itu, saya mengingatkan sekali lagi, sekaligus mengajak kita semua untuk melaksanakan pemilu dengan penuh kejujuran berdasarkan prinsip demokrasi yang berkeadaban, tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu dan pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya,” katanya.
Ia berharap Pemilu 2024 menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang baik. Menurutnya, sesuatu yang diperoleh dengan cara tidak baik, tak akan memberi berkah dan kebaikan.
