Endar Susanto SH
Ketua Umum Partai Boedaya Nusantara – Boedantara
Perdebatan tentang masa depan demokrasi Indonesia seringkali terjebak dalam dua kutub yang berseberangan. Di satu sisi ada yang menginginkan demokrasi liberal sepenuhnya, di sisi lain ada kerinduan akan demokrasi terpimpin yang lebih tertib dan berarah. Partai Boedaya Nusantara (Boedantara) menawarkan jalan ketiga: Demokrasi Terpimpin dengan Sistem Republik Berbasis Ekonomi Kerajaan Nusantara.
Ini bukan gagasan untuk kembali ke masa lalu, melainkan upaya untuk menemukan ke-Indonesia-an kita yang seutuhnya dalam menghadapi Indonesia Emas 2045.
Selama hampir delapan dekade, kita telah berhasil menjaga Republik sebagai wadah politik. Presiden sebagai Kepala Negara yang dipilih langsung oleh rakyat adalah simbol kedaulatan rakyat yang tidak boleh ditawar. Namun kita harus jujur mengakui, Republik kita baru kuat di politik, tetapi masih rapuh di ekonomi.
Desa-desa kita masih menjadi penonton dari pertumbuhan ekonomi nasional. Budaya kita yang adi luhung masih sering hanya menjadi hiasan dalam seremoni, bukan menjadi mesin ekonomi. Inilah yang ingin dijawab oleh Boedantara.
Republik Sebagai Wadah, Kerajaan Sebagai Isi Ekonomi
Misi utama Boedantara adalah membangun sistem Demokrasi Terpimpin dalam bingkai Republik, tetapi dengan mengadopsi kejeniusan sistem ekonomi Kerajaan Nusantara.
Mari kita belajar dari Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Mengapa mereka bisa bertahan ratusan tahun dan membuat rakyatnya makmur? Kuncinya bukan pada pajak yang tinggi, melainkan pada sistem ekonomi yang terpusat untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk segelintir elit.
Ekonomi Kerajaan Nusantara yang kami maksud memiliki tiga pilar.
Pertama, Desa sebagai Keraton Ekonomi. Kami ingin setiap desa menjadi kerajaan kecil yang berdaulat secara pangan dan ekonomi. Program yang selama ini dijalankan oleh sayap partai kami, Srikandi Boedantara, seperti pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT), UMKM berbasis budaya, hingga gerakan mengolah sampah plastik dan organik menjadi berdaya beli, adalah embrio dari Keraton Ekonomi Desa ini. Hasil bumi tidak lagi dijual mentah ke luar, tetapi diolah di desa, sehingga nilai tambahnya dinikmati oleh keluarga di desa.
Kedua, Negara sebagai Bapak yang Melindungi. Dalam konsep kerajaan Nusantara, raja bukanlah penguasa yang menakutkan, melainkan bapak yang melindungi kawulanya. Negara harus hadir menjamin pasar bagi produk UMKM, membeli hasil tani dengan harga yang berkeadilan, dan mendistribusikan kembali kekayaan nasional agar tidak terpusat di Jakarta saja. Ini adalah ekonomi gotong royong, bukan ekonomi kapitalistik yang individualistis.
Ketiga, Budaya sebagai Mata Uang. Selama ini kita menganggap budaya sebagai biaya. Bagi Boedantara, budaya adalah investasi dan mata uang masa depan. Batik, jamu, kuliner, ukiran, dan kearifan lokal pengolahan sampah adalah produk ekonomi yang bernilai tinggi di pasar global.
Visi 2034: National Kingdom of the Republik Nusantara dan Perdana Menteri
Dari fondasi inilah kami menawarkan visi besar untuk tahun 2034: Transformasi Indonesia menjadi *National Kingdom of the Republik Nusantara.*
Nama ini mungkin terdengar baru, tetapi maknanya sangat dalam. Kita tetap sebuah Republik yang demokratis, tetapi kita memiliki jiwa dan sistem ekonomi sebuah Kingdom (Kerajaan) Nusantara yang makmur, adil, dan berkeadaban.
Untuk menjalankan sistem sebesar ini, kita membutuhkan pembagian peran yang jelas dan efektif di tingkat eksekutif. Oleh karena itu, Boedantara mengusulkan untuk mengkaji kembali dan menghadirkan Jabatan Perdana Menteri dalam sistem ketatanegaraan kita.
Dalam konsep kami, Presiden adalah Kepala Negara, Penjaga Jiwa dan Ideologi Nusantara. Presiden adalah simbol persatuan, penjaga budaya, dan penentu arah besar bangsa dalam kerangka Demokrasi Terpimpin yang bermusyawarah mufakat. Presiden adalah Bapak Bangsa.
Sementara Perdana Menteri adalah Kepala Pemerintahan, Panglima Ekonomi dan Pembangunan. Perdana Menteri bertanggung jawab penuh untuk mengeksekusi kesejahteraan, memastikan ekonomi kerajaan Nusantara berjalan, memastikan APBN kembali ke desa, dan memastikan perut rakyat terisi.
Ini adalah konsep dualisme kepemimpinan ala Ratu dan Patih di zaman kerajaan dulu. Ratu memberikan arah dan restu, Patih menjalankan pemerintahan dengan cakap dan cepat. Keduanya tidak berebut kuasa, tetapi saling melengkapi untuk satu tujuan: kemakmuran rakyat.
Indonesia tidak perlu menjadi Amerika Serikat atau China untuk menjadi besar. Kita hanya perlu menjadi diri kita sendiri. Kita punya DNA kerajaan besar yang pernah menguasai sepertiga dunia. Kita punya semangat Republik yang telah mempersatukan 17.000 pulau.
Saatnya kita kawinkan keduanya. Saatnya kita membangun National Kingdom of the Republik Nusantara. Sebuah negara yang modern dalam politik Republiknya, tetapi makmur dengan cara Kerajaan Nusantaranya.
Ini bukan utopia. Ini adalah jalan pulang. Jalan kembali ke jati diri kita.
Boedaya Lestari, Ekonomi Mandiri.
Boedantara – Bersatu Untuk Rakyat.
