NASIONAL – Di tengah situasi politik, ekonomi, dan sosial yang dinilai semakin genting, Nusantara Centre menyampaikan pernyataan sikap terkait arah kebijakan negara yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai konstitusi dan Pancasila. Dalam rilis yang diterima redaksi indiebanyumas.com, lembaga ini menyoroti krisis multidimensi yang melanda Indonesia, mulai dari ketimpangan ekonomi hingga lemahnya penegakan hukum.
Menurut pernyataan tersebut, demokrasi saat ini telah direduksi menjadi prosedur elektoral tanpa substansi keadilan. Oligarki disebut menguasai ruang ekonomi dan politik, sementara kebijakan negara dinilai tunduk pada kepentingan modal asing. Rakyat, kata mereka, semakin tertekan oleh pajak tinggi dan harga kebutuhan pokok yang melambung, sementara elite kekuasaan dinilai abai terhadap penderitaan masyarakat.
Dalam pernyataan resmi, Nusantara Centre menyampaikan lima tuntutan utama:
1. Belasungkawa dan Seruan Evaluasi
Menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan, yang disebut sebagai simbol kegagalan negara dalam melindungi warganya. Peristiwa ini dinilai sebagai peringatan serius atas lemahnya tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyat.
2. Pemberantasan KKN di Lingkaran Kekuasaan
Mendesak Presiden Prabowo untuk mengambil langkah tegas dalam memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dinilai semakin terbuka di lingkaran pemerintahan.
3. Evaluasi dan Pergantian Tim Ekonomi dan Keamanan
Menuntut pencopotan jajaran menteri bidang ekonomi dan keamanan yang dianggap gagal menjalankan tugasnya. Kebijakan fiskal dan pengelolaan BUMN dinilai merugikan rakyat, sementara aparat keamanan disebut lebih represif daripada protektif.
4. Dekrit Kembali ke Pancasila dan Konstitusi Asli
Mengajak tokoh-tokoh Pancasilais di seluruh Indonesia untuk bersatu mendorong Presiden mengeluarkan dekrit yang mengembalikan arah negara ke nilai-nilai dasar Pancasila dan konstitusi asli.
5. Pembentukan Posko Perjuangan Rakyat
Mengajak masyarakat membentuk posko perjuangan di berbagai wilayah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan mahasiswa dan rakyat yang dinilai sebagai lokomotif perlawanan terhadap ketidakadilan.
Nusantara Centre menegaskan bahwa jika tidak ada tindakan nyata dari Presiden, maka gelombang perlawanan rakyat akan terus membesar dan sulit dibendung. “Rakyat tidak lagi membutuhkan janji, rakyat menuntut tindakan nyata,” tegas pernyataan tersebut.
Deklarasi ini ditandatangani oleh sejumlah tokoh, antara lain Yudhie Haryono, Agus Rizal, Ryo Disastro, Setiyo Wibowo, Asy’ari Muchtar, Yaya Sunaryo, Irma Syuryani Harahap, Yeyen Kiram, Didik Irinto, Faisal Wibowo, Adi Sucipto, Syani N Januar, dan Naryana Indra P.
“Saatnya bersatu. Saatnya rakyat bergerak. Indonesia bukan milik oligarki, Indonesia milik kita semua.”
