BANYUMAS — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka Peninjauan Standar Layanan KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Gedung KPU Banyumas, Rabu (21/10/2026), dan menjadi wadah strategis bagi pemangku kepentingan, mitra kerja, serta masyarakat untuk memberikan masukan terhadap peningkatan mutu layanan publik.
Forum dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Banyumas, Rofingatun Khasanah, S.H. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
“Forum ini menjadi ruang untuk diskusi terkait layanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, layanan pendidikan pemilih, serta layanan pemutakhiran data partai politik,” ujar Rofingatun.
Selain itu, KPU Banyumas juga membahas layanan kerja sama yang telah terjalin. Rofingatun menyoroti kerja sama dengan pihak kampus yang dinilai perlu segera diperbarui.
“Kami sudah bekerja sama dengan beberapa kampus kurang lebih 8 tahun. Namun saat ini, pembaruan nota kesepahaman (MoU) kami dengan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) masih tertunda. Surat kami sudah tertahan sekitar 3 bulan belum direspons,” katanya.
Terkait hal itu, dirinya memohon agar forum bisa dijadikan sarana untuk disampaikan ke pembina rektorat agar bisa segera dilakukan MoU bersama. “Karena setelah MoU ini akan dikembangkan menjadi kerja sama yang lebih luas,” jelasnya.
Ia menambahkan, KPU saat ini memiliki mekanisme baru dalam menjalin kerja sama dengan komunitas maupun instansi, yang tetap berada di bawah pantauan dan koordinasi KPU. Melalui forum ini, pihaknya menantikan masukan dari peserta dan rekan media agar standar layanan dalam melakukan kerja sama dengan semua kampus maupun instansi lainnya bisa lebih baik dan lebih inklusif.
“Utamanya dalam memberikan pelayanan kepada teman-teman disabilitas,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, perempuan yang akrab disapa Opi ini juga sempat menyinggung kondisi kantor yang dinilai sedikit mewah, namun diharapkan lebih representatif untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Pakar Politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr. Indaru Setyo Nuprojo, S.IP., M.A., serta Hermawan Prasojo, Dosen/Peneliti di Fakultas Hukum (FH) Unsoed dengan bidang keahlian Hukum Tata Negara (HTN).
Pewarta: Yoga Cokro
Editor: Angga Saputra
