BANYUMAS– Rencana aksi penyampaian aspirasi yang digagas Aksi Rakyat Banyumas (ARB) pada Rabu, 28 Oktober 2026, berpotensi melibatkan lebih banyak elemen masyarakat. Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi eksternal mahasiswa di Purwokerto disebut berencana bergabung untuk menyuarakan persoalan penonaktifan pembiayaan BPJS Kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD atau Universal Health Coverage (UHC).
Koordinator Musyawarah Masyarakat Banyumas, Budi Ari Tartanto, mengatakan persoalan yang berdampak pada sekitar 130.000 peserta tersebut menjadi salah satu perhatian utama dalam rencana aksi.
Menurut Budi, keterlibatan masyarakat, ormas, dan juga mahasiswa diharapkan dapat memperluas penyampaian aspirasi agar pemerintah segera memberikan kepastian mengenai keberlanjutan jaminan kesehatan bagi warga terdampak.
“Persoalan ini menjadi perhatian karena penonaktifan kepesertaan dapat berdampak terhadap akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, terutama bagi warga yang membutuhkan pengobatan rutin, kontrol pascaoperasi, maupun perawatan penyakit yang membutuhkan biaya besar,” kata Budi, Kamis (22/10/2026).
Ia menilai, penyelesaian persoalan tersebut tidak cukup hanya melalui pendataan ulang. Pemerintah juga diharapkan menyiapkan langkah konkret agar warga yang membutuhkan tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan.
“Karena itu, penyelesaian persoalan tersebut diharapkan tidak berhenti pada pendataan warga terdampak, tetapi juga menghasilkan langkah konkret agar mereka tetap dapat mengakses pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Open Donasi di Posko di Menara Teratai
Menjelang pelaksanaan aksi, ARB membuka posko di kompleks Menara Teratai Purwokerto. Posko tersebut menjadi ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi sekaligus berpartisipasi dalam persiapan kegiatan.
Koordinator ARB, Ananto Widagdo, S.Pd., S.H., mengatakan posko mulai dibuka pada 19 Oktober 2026. Sejumlah warga telah memberikan bantuan logistik untuk mendukung persiapan aksi.
Bantuan yang diterima berupa kebutuhan pokok dan air mineral. Pada hari pertama hingga Kamis (22/10/2026), pembukaan posko, misalnya, sudah ada donatur dari masyarakat yang memberikan 20 dus air mineral.
ARB menegaskan bantuan yang diterima hanya berupa logistik dan tidak dalam bentuk uang.
“Langkah ini sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mendukung penyampaian aspirasi terhadap sejumlah persoalan di Kabupaten Banyumas,” kata Ananto.
Ia juga mengajak kalangan mahasiswa untuk turut mencermati persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat, termasuk masalah keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan.
“Saya mengajak adik-adik mahasiswa untuk ikut peduli terhadap apa yang hari ini terjadi di lingkungan kita, di Banyumas,” ungkapnya.
Rencana aksi 28 Oktober tersebut sebelumnya dibahas dalam rapat konsolidasi dan pembagian tugas ARB pada Sabtu (17/10/2026). Rapat yang dipimpin Ananto Widagdo itu menetapkan sejumlah persoalan daerah yang akan disuarakan.
Selain penonaktifan kepesertaan BPJS PBI yang disebut berdampak terhadap sekitar 130.000 peserta, ARB berencana menyoroti transparansi pengelolaan aset daerah Kebondalem, persoalan Masjid Seribu Bulan, dan perparkiran di Kabupaten Banyumas.
Persoalan layanan Trans Banyumas juga masuk dalam isu yang direncanakan untuk disampaikan.
Rencana keterlibatan ormas dan elemen mahasiswa menambah unsur partisipasi masyarakat dalam agenda tersebut. ARB berharap aspirasi yang disampaikan mendapat perhatian pemerintah daerah dan ditindaklanjuti melalui langkah yang jelas.
Khusus persoalan UHC, kepastian mengenai status kepesertaan dan akses layanan kesehatan bagi warga terdampak menjadi tuntutan utama yang akan disuarakan dalam aksi mendatang.
Angga Saputra
