PURWOKERTO — Puluhan orang mendatangi Polresta Banyumas pada Rabu (18/11/2026). Mereka bukan datang untuk urusan biasa. Sebanyak 31 orang mengaku sebagai korban dugaan penipuan bermodus kredit fiktif yang dilakukan oknum mantan karyawan Bank Mandiri Taspen berinisial D.
Kedatangan mereka untuk membuat laporan resmi dan meminta keadilan. Para korban diterima langsung oleh Kapolresta Banyumas dalam sebuah audiensi. Mereka berharap kasus ini mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Salah satu korban, Rusmiatin, warga Rawalo, menceritakan awal masalah yang menjeratnya. Menurut dia, kasus ini secara kelembagaan tidak berkaitan langsung dengan Bank Mandiri Taspen. Persoalan justru berakar dari ulah oknum mantan karyawan bank tersebut, Dika.
“Suami saya awalnya sudah memiliki kredit di Mandiri Taspen Purwokerto. Pada 2026 ini, kami dibujuk oleh Dika untuk mengajukan pinjaman di bank lain dengan dalih untuk melunasi kredit yang lama,” ujar Rusmiatin.
Namun, dana pinjaman dari bank baru itu tidak dipakai untuk melunasi cicilan lama. Uang tersebut justru diduga dibawa kabur Dika untuk kepentingan pribadi. Rusmiatin sempat dibujuk mengajukan pinjaman Rp400 juta. Ia hanya mengajukan Rp200 juta.
Akibatnya, cicilan di Mandiri Taspen tak kunjung lunas. Rusmiatin juga tidak menikmati sepeser pun uang pinjaman itu, tetapi harus menyerahkan sertifikat tanah sebagai agunan. Kini ia terjebak menanggung cicilan ganda di dua bank sekaligus.
Keluhan serupa disampaikan Naryati, perwakilan korban lainnya. Menurutnya, total korban yang hadir mencapai 31 orang. Estimasi kerugian kolektif berkisar Rp2,6 miliar hingga Rp3 miliar.
Modus yang digunakan pelaku pun beragam. Mulai dari membujuk korban menjual kendaraan hingga mengarahkan korban meminjam dana di bank lain. Akibatnya, banyak korban terjerat utang ganda.
“Bahkan banyak korban yang gajinya sudah terpotong pihak bank hingga tinggal sedikit, tetapi masih dibebani cicilan baru di tempat lain karena diarahkan oleh pelaku. Beberapa bahkan terancam kehilangan tempat tinggal akibat sertifikat rumah mereka terancam dilelang,” jelas Naryati.
Dalam pelaporan ini, para korban menyerahkan sejumlah berkas pendukung. Mulai dari surat kuasa dari penasihat hukum, fotokopi KTP, hingga bukti transfer atau penerimaan uang. Meski demikian, beberapa korban mengaku tidak memegang bukti tertulis karena saat menyerahkan uang tidak diberi kuitansi atau tanda terima.
Kuasa hukum korban, Djoko Susanto, menjelaskan bahwa audiensi ini adalah langkah awal meminta atensi kepolisian. Menurutnya, kerugian yang dialami kliennya tidak hanya soal kredit perbankan. Ada juga dana pribadi seperti jaminan hari tua dan sumber keuangan lain yang terdampak.
Usai pertemuan, Djoko menyebut Kapolresta Banyumas merespons positif langkah hukum para korban. Kepolisian menyatakan siap mendukung penuh penanganan perkara ini dengan menerjunkan tim khusus.
“Beliau sudah menerima kami dan siap mem-back-up. Penanganannya langsung dibagi melalui tim khusus, mencakup tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta tindak pidana umum terkait penipuan dan penggelapan,” kata Djoko.
Sebagai langkah lanjutan, tim kuasa hukum akan segera membuat laporan resmi terkait kerugian di luar kredit Bank Mandiri Taspen. Laporan itu diharapkan menjadi pintu masuk bagi kepolisian untuk menelusuri aliran dana dan membongkar tuntas dugaan tindak pidana yang terjadi.
Para korban berharap proses hukum berjalan transparan, adil, dan tuntas. Mereka ingin ada titik terang—dan keadilan—bagi puluhan orang yang kini terbelit lingkaran utang.
Angga Saputra






