FOKUS – Advokat sekaligus pegiat antikorupsi, Ananto Widagdo SH SPd, menegaskan bahwa penanganan kasus aset Kebondalem di Banyumas tidak boleh dihentikan sebelum ada kejelasan tersangka dan penyitaan barang bukti. Ia berjanji akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas.
“Saya akan kejar terus. Pidsus Tipikor tidak boleh dihentikan. Harus sampai jelas tersangkanya dan sita barang bukti. Saya akan peringatkan keras Bupati, Sekda, dan Kajati saat itu yang menyerahkan aset Bondalem,” ujarnya, Jum’at (8/8/2025).
Ananto mengungkapkan, dirinya akan melaporkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah saat itu ke Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung dan Komisi Kejaksaan (Komjak). Ia menilai ada kejanggalan karena penyelidikan dihentikan setelah aset diserahkan ke Aspidsus Kejati dan kemudian diserahkan lagi kepada Bupati Banyumas.
Menurutnya, dalam kasus ini seharusnya sudah ada peningkatan status ke penyidikan, penetapan tersangka, dan penyitaan aset. Ia menjelaskan, pelaporan awal yang ia lakukan terkait dugaan mafia tanah di Kejati Jawa Tengah, dengan terlapor utama berinisial JW.
“Setelah dilidik, terlapor menyerahkan aset Kebondalem kepada penyidik. Seharusnya, setelah diserahkan, penyelidikan jangan dihentikan, tapi dilanjutkan sampai penyidikan. Tipikor itu pidana luar biasa, tidak boleh kerugian negara dikembalikan lalu kasus dihentikan,” tegasnya.
Ananto menilai, menghentikan penyidikan hanya karena kerugian negara dianggap sudah dikembalikan adalah pelanggaran hukum acara pidana.
“Maling ngaku, hasil curian dikembalikan, itu tidak berarti proses pidana berhenti. Yang bisa menghitung kerugian negara hanya BPK RI atau BPKP, bukan penyidik atau Kajati,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sikap Bupati Banyumas yang dinilai melakukan pembiaran terhadap penghuni liar di aset Kebondalem.
“Mereka membayar bukan ke Pemkab Banyumas, tapi ke terlapor atau PT GCG. Seharusnya bupati segera menertibkan, bukan seolah melindungi,” kata Ananto.
Sebagai bentuk protes, ia berencana melayangkan surat peringatan keras dan laporan resmi kepada pihak terkait.
“Sekda sebagai pejabat tertinggi ASN juga saya nilai tidak becus. Sudah digaji mahal oleh uang rakyat, tapi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik,” pungkasnya.
Dia juga akan terus melakukan pendampingan terkait kasus mafia tanah di Kabupaten Banyumas seperti tanah eks bondo deso untuk perumahan mewah Shapire mansion dan sengeketa lapangan besar cilongok. (Angga Saputra)
