“Kami mengajak kepala desa untuk memprioritaskan penanganan jalan rusak dan peningkatan penerangan jalan”
Bupati Purbalingga, Jawa Tengah Dyah Hayuning Pratiwi meminta para kepala desa di wilayah ini untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami mengajak kepala desa untuk memprioritaskan penanganan jalan rusak dan peningkatan penerangan jalan,” katanya di Purbalingga, Jawa Tengah, Senin.
Dia menjelaskan program pembangunan dan peningkatan jalan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Karena itu pihaknya mengajak pemerintah desa untuk berbagi tugas dalam memfasilitasi kedua persoalan tersebut.
Dengan demikian, kata dia, ketika ada jalan kabupaten yang rusak maka pemerintah desa perlu segera melaporkan sehingga nantinya upaya perbaikan menjadi tanggung jawab Pemkab Purbalingga.
Sementara jika ada kerusakan jalan desa maka akan menjadi tanggung jawab pemerintah desa. “Jalan desa saya titip untuk bisa diperhatikan oleh para kades,” katanya.
Bupati juga mengharapkan program dari desa yang diajukan ke Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada masa yang akan datang akan dapat berkontribusi pada peningkatan kepercayan masyarakat kepada pemerintah.
“Perbanyak pembangunan infrastruktur, terlebih lagi program ini masuk pada agenda prioritas pemerintah kabupaten pada tahun 2021,” katanya.
Sebelumnya, bupati mengatakan telah menyiapkan tiga program prioritas yang akan dilakukan di tengah pandemi yakni penekanan jumlah kasus COVID-19, pemulihan ekonomi dan perbaikan infrastruktur jalan.
“Saya dan Wakil Bupati Purbalingga H Sudono akan membenahi tiga isu krusial yang dihadapi masyarakat Kabupaten Purbalingga,” katanya.
Dia menjelaskan bahwa upaya penurunan kasus COVID-19 di Purbalingga akan terus diintensifkan, terlebih lagi pada saat ini sedang dijalankan program vaksinasi.
“Demikian juga persoalan pemulihan ekonomi akibat COVID-19, juga menjadi prioritas. Untuk masyarakat yang terdampak bahkan tidak bisa bekerja paling tidak bisa tersentuh program pemerintah,” katanya.
