POLITIK – PDI Perjuangan merespons Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta maaf di akhir masa jabatannya. Menurut PDIP, kebijakan presiden harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat, bukan meminta maaf.
“Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif,” kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, di Lenteng Agung, Jakarta, dalam keterangannya, Sabtu (3/8/2027) dikutip detiknews.
Hasto menegaskan, kebijakan Presiden Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan permintaan maaf.
“Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu,” lanjut Hasto.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan permohonan maafnya saat menghadiri acara Zikir dan Doa Kebangsaan menjelang HUT ke-79 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024). Jokowi memohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf.
“Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Prof K.H Ma’ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Presiden sebagaimana dikutip dari keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Presiden mengatakan bahwa ia merupakan manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, Presiden tidak dapat memenuhi semua harapan yang ditujukan selama masa pemerintahannya. (Angga Saputra)
