SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melantik 1.049 pejabat di lingkungan Pemprov Jateng, Kamis (15/1/2026), dalam upaya memperkuat birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung di Grhadika Bhakti Praja, dihadiri Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dan Sekda Sumarno, serta dilakukan secara langsung maupun virtual.
Dilansir dari laman jatengprov.go.id, pejabat yang dilantik terdiri atas, 46 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (37 pengukuhan jabatan tetap, 9 rekomendasi BKN, 381 Pejabat Administrator, 71 pengukuhan jabatan tetap, 309 rekomendasi BKN, 1 rekomendasi Kemendagri. Kemudian ada 623 Pejabat Pengawas 175 pengukuhan jabatan tetap, dan 440 rekomendasi BKN.
Dalam sambutannya, Luthfi menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang tidak bisa direkayasa atau ditunda. “Jabatan adalah amanah. Tidak bisa direkayasa, tidak bisa ditunda. Ini tanggung jawab moral,” ujarnya.
Ia juga menepis isu terkait pengisian jabatan di OPD. Menurutnya, seluruh proses dilakukan melalui sistem merit dengan tahapan profesional yang melibatkan BKN dan Kementerian Dalam Negeri. “Yang menentukan jabatan bukan saya, bukan Gus Yasin, bukan Pak Sekda. Yang menentukan adalah profesionalisme panjenengan semua,” tegasnya.
Lebih lanjut, Luthfi menekankan komitmen terhadap birokrasi bersih dan profesional dengan melarang praktik titip-menitip jabatan. “No titip-titip, no jasa penitipan jabatan. Semakin Anda menitip, semakin saya coret,” katanya.
Gubernur menilai rotasi, mutasi, dan promosi jabatan merupakan hal alamiah untuk menjaga kesehatan organisasi. Ia menekankan birokrasi di Jawa Tengah harus berorientasi pada pelayanan prima. “Birokrasi kita adalah birokrasi melayani. Masyarakat adalah ndoro, kita ini pelayan,” ujarnya.
Luthfi juga mengingatkan ASN untuk menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, dan mengedepankan kerja tim lintas OPD. “Kolaborasi itu sangat penting untuk pembangunan Jawa Tengah,” pungkasnya. (Angga Saputra)
