BANYUMAS – Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) segera memiliki kepengurusan resmi di Kabupaten Banyumas. Deklarasi akan digelar dalam waktu dekat setelah DPP GPM memberikan mandat kepada pengurus daerah untuk membentuk struktur di tingkat kabupaten.
Pembentukan ini menyusul suksesnya Kongres XI GPM yang berlangsung pada 5–6 Juni 2026 di Istana Agung Jimbarwana, Jembrana, Bali. GPM sendiri merupakan organisasi kepemudaan berbasis nasionalisme yang didirikan pada 31 Mei 1947 dan mengusung ideologi Marhaenisme yang dicetuskan oleh Soekarno, yakni memperjuangkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan keadilan sosial bagi rakyat kecil.
Mandat dari DPP dan Pembentukan Pengurus
Tokoh senior Marhaenis Banyumas yang akrab disapa Mbah Adi Jenggot, Adi Tarso, mengungkapkan bahwa dirinya diberi mandat oleh DPP GPM untuk membentuk kepengurusan di Kabupaten Banyumas. Setelah Kongres XI di Bali, ia bersama dua tokoh lainnya, Abdul Sukur dan Bambang Barata Aji, ditunjuk sebagai dewan penasihat.
Sementara itu, Warid asal Cilongok dipercaya sebagai Ketua DPC GPM Banyumas. Ia didampingi oleh Edwi Yulianto dari Kalibagor sebagai Sekretaris, dan Eni Marhaenis dari Kedungbanteng sebagai bendahara organisasi.
“Saya beri waktu satu minggu untuk melengkapi kepengurusan. Saya tunggu satu orang lagi untuk melengkapi Ketua DPC. Setelah selesai, kami kirim ke DPP. Nanti turun SK, lalu saya ajukan ke Bakesbangpol untuk sosialisasi, kemudian pembentukan PAC. Konsepnya seperti itu. Kita tunggu SK turun,” ujar Mbah Adi, Minggu (5/7/2026).
Fokus Transfer Ajaran Bung Karno ke Generasi Muda
Ketua GPM Banyumas terpilih, Warid S.H., menegaskan bahwa kehadiran GPM di Banyumas bertujuan untuk merawat, menjaga, dan menyebarluaskan ajaran-ajaran Bung Karno, terutama kepada generasi muda.
“Begitu pentingnya saat ini mentransfer ajaran Bung Karno kepada generasi muda yang relatif masih belum mengetahui sejarah maupun ajaran beliau. Karena itulah fokus kami sebagai ormas akan melakukan apa yang belum dilakukan oleh pihak lain, bahkan oleh partai yang selama ini mengaku membawa ajaran Bung Karno,” jelas Warid.
Warid menambahkan, pembentukan GPM Banyumas diawali dari keikutsertaan para penasihat, anggota, dan simpatisan dalam Kongres XI di Bali. Setelah itu, mereka memantapkan komitmen melalui ziarah ke makam Bung Karno di Blitar pada 21 Juni 2026.
“Kami mantapkan setelah agenda ziarah ke makam Bung Karno pada 21 Juni kemarin,” katanya.
Tegaskan Tidak Terafiliasi dengan Partai Politik Manapun
Di tengah isu keterkaitan ormas dengan partai politik, Warid dengan tegas menyatakan bahwa GPM Banyumas tidak terafiliasi dengan partai mana pun. Meskipun diakui ada sejumlah anggota yang juga memiliki status sebagai kader partai, secara kelembagaan GPM bersikap independen.
“Bahwa di kami ada yang sudah berpartai, itu kami akui. Namun sebagai ormas, kami tidak terafiliasi dengan partai manapun,” tegas Warid.
Sejarah dan Kiprah GPM
Sebagai organisasi yang lahir pada era perjuangan kemerdekaan, GPM sebelumnya dikenal dengan nama Gerakan Pemuda Demokrat. Organisasi ini hadir sebagai wadah perjuangan generasi muda untuk mengentaskan kemiskinan dan ketidakadilan akibat kolonialisme, dengan visi utama menciptakan tatanan masyarakat yang mandiri dan berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari).
Dalam pergerakan terkini, GPM aktif mengawal kebijakan pemerintah agar berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil. Selain Kongres XI di Bali, GPM juga rutin menggelar diskusi publik yang melibatkan tokoh nasional untuk merelevansikan nilai-nilai Marhaenisme di era modern. Kementerian HAM bahkan berkomitmen agar program pemerintah ke depan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat marjinal, sebagaimana disuarakan dalam kongres tersebut.
Penulis : Angga Saputra
