BANYUMAS – Akses jalan di Gang Ramah, Pesuruhan, Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, diduga menyempit gara-gara pembangunan gedung yang menutup sebagian badan jalan. Warga yang tadinya bisa leluasa melintas dengan lebar sekitar tiga meter, kini harus rela berdesakan di sisa jalur sekitar 1,5 meter saja.
Kondisi ini bikin warga naik pitam. Pasalnya, akses menuju permukiman jadi terganggu, termasuk buat kendaraan roda empat yang butuh ruang lebih. Warga pun melapor ke Klinik Hukum DPC Peradi SAI Purwokerto untuk minta pendampingan hukum.
Wahyudi, warga yang rumahnya persis di belakang gedung, cerita kalau jalan itu awalnya merupakan bagian dari kesepakatan pemilik tanah pertama, Parno, dengan warga. Lahan memang disediakan untuk jalan umum, meski kesepakatannya cuma lisan alias tidak tertulis.
“Dulu memang tidak ada jalan sama sekali. Pak Parno memberikan lahan untuk jalan umum berdasarkan kesepakatan masing-masing. Bahkan, kami juga ikut memberikan sebagian lahan agar akses jalan bisa lebih lebar,” kata Wahyudi.
Masalah muncul setelah kepemilikan tanah berpindah tangan. Mediasi di tingkat kelurahan pun tak membuahkan hasil. Warga sudah minta pengukuran ulang ke instansi pertanahan, tapi menurut Wahyudi, pemilik baru enggan.
Nah, di tengah belum tuntasnya soal batas lahan, pembangunan pondasi justru terus jalan. Wahyudi bilang posisi bangunan makin menjorok ke area yang selama ini dipakai sebagai jalan. Bahkan, di tahap sebelumnya, lebar akses jalan disebut cuma tersisa sekitar satu meter.
Warga lain, Warna, menegaskan kalau akses jalan itu selama ini dipahami sebagai bagian dari kesepakatan pemilik tanah terdahulu. Ia juga merujuk pada dokumen sertifikat yang menurut keterangannya menunjukkan jalur jalan menuju permukiman.
“Kami ingin ada penegasan batas melalui pengukuran dan dokumen pertanahan yang baru. Bukan warga yang menetapkan sendiri, tetapi pemerintah melalui instansi berwenang. Kami memperjuangkan hak akses jalan agar kendaraan roda empat tetap bisa masuk,” ujarnya.
Warga menduga bangunan yang didirikan sekitar 2022 itu telah melewati batas lahan dan berdiri di atas area yang selama ini diperuntukkan sebagai jalan umum. Tapi, soal kepastian status tanah dan batas kepemilikan, masih perlu pemeriksaan dokumen serta pengukuran resmi.
Kuasa hukum warga, H. Djoko Susanto, SH, menegaskan pihaknya bakal memperjuangkan keberatan warga lewat jalur hukum. Salah satu tuntutan yang disiapkan adalah pembongkaran bagian bangunan yang terbukti melampaui batas lahan.
“Jelas warga merasa keberatan. Karena itu, kami mengupayakan pembongkaran bangunan yang melebihi batas yang sudah ditentukan,” kata Djoko.
Persoalan di Gang Ramah kini bukan sekadar sengketa batas tanah, tapi juga soal kepastian hak akses warga. Pengukuran resmi, pemeriksaan dokumen pertanahan, serta klarifikasi dari pihak pemilik bangunan jadi krusial untuk memastikan apakah pembangunan tersebut telah mengambil bagian dari jalan yang selama ini digunakan masyarakat. (red)
