BANYUMAS – Di tengah polemik pernyataan Ketua Umum DPP Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Arya Wedakarna yang menyatakan siap mengikuti arahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2029, Dewan Penasehat GPM Banyumas angkat bicara. Adi Tarso menegaskan bahwa GPM hingga saat ini masih berstatus independen dan belum ada putusan resmi organisasi terkait arah politik.
Adi Tarso, yang mengaku diberi mandat untuk mendirikan GPM di Banyumas, mengatakan bahwa organisasinya belum menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Dengan demikian, sikap politik yang disampaikan Arya Wedakarna dinilai sebagai pernyataan pribadi, bukan keputusan organisasi.
“GPM belum Mukernas, arah politik belum ada putusan,” ujar Adi Tarso singkat, Senin (24/8/2026).
GPM Independen Sejak 1978, Tak Terafiliasi Partai
Adi Tarso menegaskan bahwa GPM secara organisatoris telah menyatakan diri independen sejak tahun 1978 dan tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Status ini lahir menyusul hilangnya azas Marhaenisme setelah Partai Nasional Indonesia (PNI) melebur menjadi PDI dalam Kongres 1975.
“Karena tidak ada partai yang berazas atau bernapas sama, maka GPM secara organisatoris tidak berafiliasi atau onderbouw partai. GPM independen hingga saat ini dan status itu masih berlaku,” tegas Adi.
Ia menambahkan, “Adi janggut Banyumas merdeka,” merujuk pada komitmennya untuk menjaga kemandirian organisasi di tingkat daerah.
Mosi Tidak Percaya dan Rapat Daerah
Adi Tarso juga mengisyaratkan adanya rencana untuk melawan pernyataan Arya Wedakarna dengan menggelar rapat daerah. Ia menyebut bahwa jika telah diputuskan oleh lembaga, sikap tersebut akan disebarluaskan ke seluruh Nusantara.
“Intinya di rel marhaenisme,” ujarnya, menegaskan bahwa setiap keputusan organisasi harus berlandaskan pada nilai-nilai perjuangan Marhaen yang menjadi akar ideologi GPM.
Hingga berita ini diturunkan, rapat daerah untuk membahas mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Arya Wedakarna masih dalam tahap perencanaan. Adi menyebut bahwa mekanisme organisasi harus dihormati dan setiap keputusan strategis harus melalui forum resmi.
Latar Belakang Polemik
Sebelumnya, pernyataan Arya Wedakarna usai bertemu Jokowi di kediamannya di Sumber, Solo, Jumat (21/8/2026), memicu gelombang kekecewaan di tubuh GPM Banyumas. Arya menyatakan, “Pokoknya Bali siap. Kita manut pada perintah Pak Jokowi. Saya pastikan 2029 ikut Pak Jokowi.”
Pernyataan itu menuai kecaman dari Ketua GPM Banyumas, Warid SH, yang mengaku tidak menduga langkah manuver politik tersebut. Bahkan Bendahara GPM Banyumas, Eni Marheni, menyatakan siap mengundurkan diri dari GPM apabila sikap ketua umum sudah pasti.
“Saya sangat menyesalkan hal ini karena dalam kongres kemarin, sikap organisasi tidak akan terafiliasi dengan partai. Ini sudah di luar perkiraan saya, sangat mengecewakan,” kata Warid.
Eni Marheni menambahkan, “Apapun yang terjadi saya akan selalu menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Memang GPM tidak terafiliasi dengan partai manapun, tetapi jika sikap ketum sudah seperti itu maka saya siap mengundurkan diri.”
Tongkat Dewa Ganesha dan Sinyal 2029
Dalam pertemuan tersebut, Arya juga menyerahkan tongkat Dewa Ganesha kepada Jokowi atas nama masyarakat Bali. Tongkat dari Tampaksiring itu disebut sebagai simbol kepemimpinan, kecerdasan, kebijaksanaan, serta estafet kepemimpinan.
Arya menyebut tongkat itu nantinya akan berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Tongkat kepemimpinan, pokoknya nanti akan ada surprise. Tunggu 2027,” ujar Arya.
Namun, Adi Tarso menegaskan bahwa segala bentuk simbolisasi dan pernyataan politik tersebut tidak serta-merta mewakili sikap resmi GPM secara kelembagaan.
Tim Redaksi
